Senin, 16 Februari 2026 – 05:00 WIB
Jakarta – Kementerian Keuangan membantah kabar yang beredar soal temuan uang sebesar Rp 920 miliar, oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dan Kejaksaan Agung. Ya
Melalui keterangan resmi Kementerian Keuangan, dipastikan bahwa informasi yang beredar luas di media sosial itu tidak benar alias hoaks.
Dalam pesan singkat yang menyebar luas sebelumnya, narasi yang mencatut nama Menkeu Purbaya itu disebut seolah-olah mengatakan bahwa aparat penegak hukum telah mengungkap praktik gelap yang telah berlangsung bertahun-tahun di lingkungan pejabat pajak.
Purbaya Sebut Penyegelan Tiffany & Co Terkait Dugaan Penyelundupan dan Underinvoicing
“Berita mengenai penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap rumah para pejabat pajak guna membongkar dugaan permainan gelap yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik laporan dan angka, merupakan berita tidak benar atau hoaks,” kata pihak Kemenkeu dalam keterangannya, Minggu, 15 Februari 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Foto :
- (Mohammad Yudha Prasetya)
Danantara Targetkan Negosiasi Utang Whoosh Rampung di Kuartal I-2026
Pihak Kemenkeu juga menegaskan, selain mencatut nama Menkeu Purbaya, dipastikan juga bahwa tidak pernah ada penggeledahan rumah pejabat pajak oleh Kejaksaan Agung seperti yang diberitakan tersebut.
“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Purbaya,” ujarnya.
Kemenkeu juga mengimbau masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang diterima, khususnya yang bersifat sensasional dan menyangkut institusi negara.
Sebab, penyebaran hoaks tidak hanya merugikan pihak yang disebutkan, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan dan penegakan hukum.
Pemerintah mengingatkan agar masyarakat hanya mengacu pada pernyataan resmi dari lembaga berwenang dan media kredibel, serta tidak ikut menyebarkan berita bohong yang belum terkonfirmasi kebenarannya.
Kemenkeu Bantah BPJS Kesehatan Punya Utang Iuran: Cuma Klaim RS Tertahan
Pemerintah sebelumnya memutuskan menanggung sementara biaya pelayanan kesehatan bagi peserta sakit berat yang status bantuan iurannya BPJS kesehatan bermasalah.
VIVA.co.id
15 Februari 2026
