Jumat, 20 Februari 2026 – 13: 10 WIB
Depok, VIVA — Transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis electronic terus bergerak ke tingkat daerah seiring percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Kabupaten Banyumas dan Kota Depok kini disiapkan menjadi wilayah yang mendorong masyarakat masuk ke era layanan tanpa dokumen fisik.
Langkah tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan jajaran Dinas Dukcapil Banyumas dan Depok di Jakarta. Audiensi ini sekaligus menjadi momentum perkenalan kepala dinas baru serta pembahasan strategi percepatan digitalisasi layanan kependudukan.
Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan kedua daerah tersebut diproyeksikan sebagai lokasi piloting implementasi IKD. Fokusnya tidak hanya pada transformasi layanan, tetapi juga penguatan integrasi data untuk mendukung program perlindungan sosial nasional.
Buka Gerai Baru di Central Park, BTN Bidik 100 Digital Shop hingga 2027
“Kabupaten Banyumas dan Kota Depok kami dorong menjadi salah satu daerah piloting baru dalam percepatan implementasi IKD untuk mendukung program prioritas pemerintah di bidang Perlindungan Sosial,” ujar Teguh, dikutip dari keterangan resmi Jumat 20 Februari 2026 Menurutnya, identitas digital akan memperkuat kualitas data sekaligus meningkatkan akurasi penyaluran bantuan.
Penerapan IKD dinilai menjadi pintu masuk menuju ekosistem layanan publik electronic yang lebih luas. Dengan identitas digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tanpa harus membawa dokumen fisik yang selama ini menjadi prasyarat administratif.
PLN Mobile Ditegaskan Jadi Wajah Baru Layanan Kelistrikan Period Digital
Teguh menyebut integrasi information kependudukan melalui IKD akan membuat proses verifikasi layanan lebih cepat dan transparan. Ia berharap Banyumas dan Depok dapat mengikuti keberhasilan daerah lain yang lebih dulu menjalankan digitalisasi layanan kependudukan.
Di tingkat daerah, kesiapan implementasi mulai disiapkan melalui strategi percepatan aktivasi IKD bagi penduduk. Pemerintah daerah menilai transformasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi birokrasi, tetapi juga kemudahan akses layanan bagi masyarakat.
Kepala Dinas Dukcapil Banyumas Agus Sriyono menyampaikan komitmen daerahnya dalam mendukung program nasional tersebut. “Banyumas siap menjadi daerah piloting untuk program nasional digitalisasi perlindungan sosial dan kami telah menyiapkan strategi percepatan aktivasi IKD,” katanya.
Hal senada disampaikan Pemerintah Kota Depok yang melihat identitas digital sebagai bagian dari modernisasi layanan administrasi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Depok Mary Liziawati menilai masyarakat akan merasakan manfaat langsung dari sistem digital tersebut.
Halaman Selanjutnya
“Kami ingin masyarakat merasakan kemudahan layanan tanpa harus bergantung pada dokumen fisik,” ujar Mary. Ia menambahkan koordinasi dengan Dukcapil pusat terus diperkuat agar integrasi data berjalan optimal dan aman.
