Rabu, 18 Februari 2026 – 18:31 WIB
Jakarta – Carut-marut penonaktifan ratusan ribu kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) baru-baru ini memicu kritik keras dari parlemen. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Muhammad Abdul Aziz Sefudin menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan asas keadilan bagi masyarakat miskin akibat ketidakakuratan data.
Aziz mengungkapkan keprihatinannya atas nasib pasien penyakit kronis yang secara mendadak tidak bisa mendapatkan layanan medis karena status kepesertaan mereka diblokir tanpa informasi awal. Dalam pandangannya, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis kebijakan seharusnya memprioritaskan masyarakat yang benar-benar layak, bukan malah menciptakan kegaduhan yang mengancam jiwa warga.
“Alih-alih mengurangi kemiskinan, pemerintah terkesan ‘asal buang data warga miskin’ dengan mengkategorisasikannya sebagai masyarakat sudah sejahtera. Sementara keadaan di lapangan bertolak belakang hingga mengancam jiwa mereka,” ujar Aziz dalam keterangan tertulis, Rabu 18 Februari 2026.
Menko Cak Imin: 106 Ribu BPJS PBI Penyakit Katastropik Sudah Aktif Lagi
Politisi PDI-P ini menilai bahwa permasalahan mendasar terletak pada basis data di tingkat desa dan dinas sosial yang tidak diperbarui secara berkala. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang adil tidak boleh hanya terpaku pada angka-angka administratif di atas kertas, melainkan harus berbasis pada fakta di lapangan.
“Artinya, tidak ada lagi ‘orang miskin beneran’ yang menjadi korban ketidakcocokan data pemerintah,” tegasnya.
Menko Cak Imin: Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan Capai 152 Juta Orang
Lebih lanjut, Aziz mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan hukum atau kebijakan sebagai alat yang justru merugikan masyarakat luas. Ia merujuk pada maraknya fenomena kepercayaan publik yang menurun akibat lambatnya respons pemerintah.
“Peluang menurunnya kepercayaan masyarakat pun sangat memungkinkan terjadi, terlebih generasi Z melihat pemerintah hadir ketika peristiwa di masyarakat viral terlebih dahulu,” ungkap Aziz.
Sebagai langkah solusi, Aziz mendesak Kementerian Sosial untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses input dan pemutakhiran data dalam DTSEN. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang menyentuh rakyat kecil harus melalui sosialisasi yang masif dan berjenjang.
“Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok rentan dan tidak menimbulkan persoalan baru, baik dalam bentuk kecemburuan sosial maupun ketimpangan akses,” pungkasnya.
Pengamat Sebut PDIP Untung Besar Jika Usung Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2029
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio menilai PDIP memiliki alasan kuat mempertimbangkan pencalonan Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.
VIVA.co.id
18 Februari 2026
