Selasa, 17 Februari 2026 – 14:44 WIB
VIVA – Gereja Protestan resmi yang dikendalikan pemerintah di Tiongkok, Gereja Tiga Pendirian, menyatakan dukungan terhadap “Peraturan tentang Kerja Ideologis dan Politik” yang baru dikeluarkan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Aturan tersebut, yang diperkenalkan awal tahun ini, menekankan penguatan kerja ideologis di seluruh sektor masyarakat serta mendorong penerapan Pemikiran Xi Jinping sebagai pedoman utama dalam berbagai bidang kehidupan publik.
Dalam wawancara pada 21 Januari, Wakil Ketua Gerakan Patriotik Tiga-Diri, Shan Weixiang, menyebut regulasi baru itu sebagai “tonggak sejarah” dan “prinsip panduan” bagi penguatan kerja ideologis, termasuk di lingkungan gereja.
China Bebaskan Visa untuk Kanada dan Inggris, Berlaku Mulai saat Imlek 17 Februari 2026
Menurut Shan, Gereja Tiga Pendirian telah menjadikan pemikiran Xi Jinping sebagai agenda utama dalam berbagai pertemuan dan program pembinaan. Ia menyatakan bahwa lembaga tersebut berkomitmen untuk memastikan kegiatan keagamaan berjalan searah dengan kebijakan dan arah pembangunan nasional.
Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, termasuk integrasi pendidikan politik dalam kurikulum seminari. Mahasiswa teologi tidak hanya mempelajari doktrin Kristen, tetapi juga pendidikan ideologi dan kebijakan nasional. Beberapa seminari, seperti Seminari Teologi Fujian, disebut telah mengembangkan materi ajar yang menggabungkan studi keagamaan dengan pendidikan politik.
Kebanyakan Fitur Canggih, Pemilik Mobil Malah Sering Kesal
Di tingkat jemaat, gereja-gereja diarahkan untuk menampilkan simbol-simbol nasional seperti bendera dan lagu kebangsaan, mempromosikan nilai-nilai inti sosialis, serta menyelenggarakan kegiatan budaya tradisional. Inisiatif ini disebut sebagai bagian dari upaya “sinisasi” Kekristenan, yakni penyesuaian ajaran dan praktik agama dengan konteks budaya serta kebijakan nasional Tiongkok. Tujuannya adalah untuk menciptakan “ruang ideologis yang mendalam,” apa pun artinya.
Selain itu, para pemuka agama diwajibkan mengikuti program rutin bertajuk “bulan studi hukum dan kebijakan.” Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman tentang regulasi negara, termasuk isu-isu seperti ekstremisme agama dan pengaruh asing.
Istilah-istilah ini dengan mudah mencakup segala hal mulai dari gereja rumahan yang tidak terdaftar hingga misionaris asing, dan mungkin bahkan Rasul Paulus. Mereka harus “memperbaiki praktik gereja,” “meningkatkan disiplin diri,” dan menampilkan “citra yang murni dan khidmat,” yang secara praktis berarti menghindari ekspresi keagamaan independen apa pun.
Halaman Selanjutnya
Ke depan, Gereja Tiga Pendirian menyatakan akan terus memperkuat sistem pembinaan ideologi internal, mengembangkan metode evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan negara, serta mendorong produksi karya-karya teologis yang selaras dengan nilai-nilai sosialis dan tujuan pembangunan nasional. Padahal, bentuk asli Kekristenan tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai alat untuk mendorong strategi pembangunan nasional.
