Jumat, 20 Februari 2026 – 09:49 WIB
Jakarta – Beneficial owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhammad Kerry Adrianto Riza membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 19 Februari 2026. Kerry sebelumnya dituntut 18 tahun pidana penjara dan membayar uang pengganti Rp 13,4 triliun.
Dalam nota pembelaannya, Kerry menyatakan tuntutan jaksa tersebut sangat berat dari sisi lamanya pidana dan besaran uang pengganti yang dibebankan kepadanya. Namun, jika dicermati secara objektif, tuntutan tersebut hanya asumsi jaksa penuntut umum.
Ditegaskan, tuntutan itu hanya mengulang konstruksi awal penyidikan dan narasi dalam surat dakwaan. Dalam tuntutan itu, jaksa mengabaikan fakta-fakta yang muncul selama empat bulan proses persidangan.
Dituntut 18 Tahun Penjara, Kerry Riza Minta Keadilan untuk Prabowo: Dia Negarawan dan Bijaksana
“Apabila dicermati secara objektif, tuntutan tersebut pada dasarnya hanya mengulang konstruksi awal penyidikan dan narasi dakwaan tanpa secara substansial merespons fakta-fakta yang terungkap selama kurang lebih 4 bulan persidangan. Seolah-olah pemeriksaan saksi dan ahli dari Oktober 2025 hingga Februari 2026 tidak pernah terjadi,” kata Kerry.
Dalam surat tuntutan itu, kata Kerry, jaksa tidak mampu menjawab alasan tidak adanya satu pun saksi yang dihadirkan selama proses persidangan yang menyatakan dirinya memberi perintah atau mengintervensi proses pengadaan di Pertamina. Tidak ada juga bukti mengenai aliran dana dan mens rea atau niat jahat Kerry dalam perkara tersebut.
Jaksa Dinilai ‘Muka Tembok’ Jika Paksa Perkara Kedaluwarsa
“Unsur penyalahgunaan kewenangan pun tidak relevan karena saya bukan pejabat negara dan bukan pengambil keputusan di Pertamina. Tanpa kesalahan pribadi yang terbukti, tuntutan tersebut kehilangan dasar hukumnya,” katanya.
Tak hanya itu, Kerry juga mempertanyakan tuntutan membayar uang pengganti Rp 13,4 triliun terhadapnya. Dikatakan, angka itu tidak didukung analisis independen yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat langsung dengan tindakannya dalam perkara tersebut.
“Tanpa kausalitas yang nyata, angka tersebut hanya asumsi,” katanya.
Sebaliknya, Kerry menyatakan, proses persidangan telah mengungkap fakta mengenai kemanfaatan terminal BBM yang disewa Pertamina. Alih-alih merugikan keuangan negara seperti yang dituduhkan jaksa, Kerry menyatakan terminal BBM milik PT OTM justru membuat efisiensi biaya impor dan logistik dengan total hingga sekitar Rp 16,7 triliun.
Halaman Selanjutnya
“Persidangan justru mengungkap adanya manfaat ekonomi dari penggunaan terminal OTM, termasuk efisiensi impor dan logistik dengan total perkiraan sekitar Rp16,7 triliun. Metode perhitungan kerugian yang digunakan pun telah dipersoalkan para ahli dan tidak dibantah secara substansial,” katanya.
