Sabtu, 14 Februari 2026 – 13:00 WIB
Jember, VIVA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, berharap polemik antara Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Santoso yang berujung pada gugatan hukum dapat diselesaikan secara baik dan bermartabat.
“Kami juga menitipkan pesan agar setiap persoalan diselesaikan dengan baik secara elegan dan tidak menjadi konflik terbuka. Jangan sampai perang statement, sehingga bisa diselesaikan secara kemanusiaan,” kata Bima usai menghadiri bedah buku *Babad Alas* di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Jumat (13/2/20026) petang.
Menurut Bima, peran Gubernur Jawa Timur penting dalam meredam ketegangan antara kepala daerah dan wakilnya. Ia menyebut gubernur dapat menjadi figur yang mengayomi sekaligus memfasilitasi ruang mediasi bagi kedua belah pihak.
Guru SD di Jember yang Viral Usai Telanjangi 22 Siswa, Kini Dinonaktifkan dan Terancam Mutasi
“Gubernur bisa mengayomi dan memfasilitasi untuk melakukan mediasi. Pimpinan di provinsi bisa memainkan peran itu,” ujar mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Ia menilai konflik antara kepala daerah dan wakilnya menjadi bahan evaluasi dalam sistem pencalonan kepala daerah, termasuk soal ambang batas pencalonan dan aturan koalisi partai politik dalam Pilkada.
Viral Guru di Jember Telanjangi 22 Siswa Usai Kehilangan Uang RP 75 Ribu
“Penyebabnya, mungkin terkait ambang batas syarat pencalonan, aturan koalisi partai politik, syarat pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan kawin setengah paksa hingga terjadi konflik kepala daerah dengan wakilnya,” katanya.
Bima mengungkapkan, terdapat sejumlah usulan agar pada Pilkada mendatang pemilihan cukup dilakukan untuk kepala daerah saja tanpa harus berpasangan dengan wakil. Nantinya, wakil bisa dipilih oleh kepala daerah terpilih.
Ia juga berbagi pengalaman pribadi saat menjabat Wali Kota Bogor periode 2014–2019 yang sempat menghadapi dinamika dengan wakilnya.
“Saya berusaha tidak pernah terpancing untuk berstatement atau berkonflik terbuka. Hal itu tidak bagus untuk publik dan juga untuk pendidikan politik, sehingga konflik diselesaikan secara internal dan tertutup saja,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menyambut baik saran yang disampaikan Wamendagri.
“Saya pikir sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wamen, saya tidak pernah berkomentar, karena itu menjadi urusan rumah tangga kami,” katanya.
Halaman Selanjutnya
Ia menegaskan bahwa dinamika politik merupakan hal yang wajar dan tidak boleh mengganggu pelayanan publik di Kabupaten Jember. Menurutnya, hingga kini pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, bahkan tingkat kepuasan publik disebut terus meningkat. (Sumber ANTARA)
