Diduga Ada Pemalsuan Berkas Pelamar Guru PPPK, Disdik dan BKPSDM Kab Bekasi Diminta Terbuka

Bekasi, Kabarsebelas.com – Penyelenggaran seleksi pertama pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru disinyalir telah memalsukan dokumen Berkas eks tenaga honorer K-2.

Seleksi dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) oleh Dinas Pendidikan bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bekasi.

“Kami mensinyalir banyak terjadi pemalsuan dokumen Berkas eks tenaga honorer K-2 oleh penyelenggara yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan BKSPSDM Kabupaten Bekasi,”kata Sahroji, Ketua Gerakan Masyarakat Pro Justitia Kabupaten Bekasi, Senin 15/11/2021.

Pasalnya, untuk mencapai nilai ambang batas (passing grade) khususnya pada penambahan nilai afirmasi atau seleksi kompetensi teknis guru honorer kategori 2 mendapat nilai afirmasi 10 persen.

Penambahan nilai afirmasi untuk guru honorer kategori 2 sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Seleksi Nasional PPPK Guru tahun 2021.

Sahroji mensinyalir berkas guru honorer kategori 2 banyak yang di palsukan pada saat penyampaian berkas hasil seleksi yang di input secara global dan diserahkan kepada Pansel Nasional PPPK Guru tahun 2021 yang di umumkan melalui portal SSCASN yang merupakan situs resmi pendaftaran secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, dan seleksi wawancara.

“Ketika pelamar melampirkan berkas tenaga honorer kategori 2 tentunya secara otomatis mendapatkan tambahan nilai Passing Grade,”terangnya.

Ia meminta Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kabupaten Bekasi bisa membuka secara gamblang dokumen arsip guru tenaga honorer Kategori 2 yang Sah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sesuai data pokok pendidikan (Dapodik).

“Ini demi terwujudnya pelaksanaan seleksi PPPK Guru tahun 2021 dilaksanakan secara Adil, Obyektif, dan Profesional,”tegasnya.

Selain itu ia juga meminta untuk dilakukan penundaan penetapan pemberian NIK PPPK tahap 1 sebelum dibukanya dokumen data berkas dimaksud dan agar dilakukannya evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh proses seleksi tahap 1.(red)