Tak Ditemui Kejari SOMASI Melakukan Aksi Jilid 2 di Kantor Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi

Bekasi, Kabarsebelas.com – Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam (SOMASI) kembali melakukan aksi susulan di Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi, Senin 18 April 2022.

Aksi susulan yang dilakukan SOMASI lantaran pihak Kejaksaan Negri Kabupaten Bekasi tidak menemui masa aksi pada aksi pertama yang dilakukan pada Kamis 4 April 2022 lalu.

Sunandar Koordinator masa aksi dalam orasinya mengatakan bahwa pihaknya hadir kembali di plaza Pemda Kabupaten Bekasi untuk mengingatkan yang kedua kalianya kepada Pihak Kejari agar segera menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka kasus OTT yang terjadi beberapa minggu lalu di Kabupaten Bekasi yang melibatkan salah satu anggota BPK Jawa Barat menjadi tersangka kasus pemerasan dan mengembang kasusnya.

Pasalnya pihaknya menduga bahwa kasus tersebut bukan hanya kasus pemerasan tapi juga ada indikasi suap menyuap yang dilakukan oleh ASN Dinas Kesehatan, 17 Kapuskesmas, dan Kasubag RSUD Cabangbungin, Kabupaten Bekasi.

“Pada hari ini kami turun kembali untuk yang kedua kalinya, untuk mengingatkan pihak kejari untuk segera menyelesaikan kasus OTT yang terjadi beberapa waktu lalu. Agar kasusnya segera dikembangkan, karena kami menduga tidak hanya kasus pemerasan namun juga ada indikasi kasus suap-menyuapnya,”katanya.

Lanjutnya, dalam perjalanan aksi unjuk rasa depan kantor kejaksaan negeri cikarang mereka melihat ada yang keluar 3 mobil dari kantor Kejaksaan Negri.

“Sebelum ditemui oleh pihak kejaksaan negeri cikarang, siapa yang keluar 3 mobil dari kantor dinas kejaksaan berseragam kejaksaan juga, yang jelas kami tidak bertemu dengan kepala kejaksaan,”jelasnya.

Meski pada aksi kali ini Somasi bisa diterima audiensi dengan pihak kejari namun pihaknya sangat merasa tidak puas karena tidak mendapatkan point tuntutan meraka.

“Kami akan terus mengingatkan pihak Kejari untuk tidak lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya”. Pihaknya juga berjanji akan membawa kasus ini sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi,”tutupnya.***