Akan Ada Mega Proyek di Jabar, Kang Emil: Pelaku Usaha Harus Tangkap Peluang Bisnis

Bandung, Kabarsebelas.com – Kabar baik buat warga Jawa Barat khususnya untuk para pelaku usaha. Perpres tentang Percepatan pembangunan Metropolitan Rebana (Cirebon- Subang -Majalengka) telah ditandatangani Presiden.

“Itu artinya akan ada dana APBN sebesar Rp.397 triliun yang bakal digelontorkan pemerintah berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat. Tentu saja saya berharap, dana sebesar itu benar-benar dapat dirasakan oleh para pelaku dunia usaha dalam rangka memulihkan perekonomian Jawa Barat yang terdampak pandemic Covid-19,”ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), di hadapan Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat (KPED Jabar) pada pekan lalu di Gedung Pakuan Bandung.

Gubernur menyatakan dirinya siap memfasilitasi para pelaku usaha di Jawa Barat untuk bisa meraih peluang bisnis yang disebutnya ibarat “durian runtuh” bagi warga jawa Barat.

Setelah Gubernur Ridwan Kamil focus menghabiskan waktu untuk memastikan penanganan pandemic Covid-19 bisa dikendalikan dan bahkan ditekan di Jawa Barat. Kini Gubernur akan lebih banyak waktu untuk memastikan ekonomi Jawa Barat juga kembali pulih bahkan melaju lebih pesat lagi.

Dalam kesempatan tersebut, KPED yang dipimpin oleh Ketua Harian, Ipong Witono menyampaikan progres report satu tahun (2019-2020) lembaga kolaboratif pentahelix penanganan masalah ekonomi terdampak pandemic di Jawa Barat. KPED memang diisi oleh perwakilan dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan komunitas/masyarakat.

KPED Jabar menjadi satu-satunya lembaga kolaboratif di Indonesia dalam menangani maslaah dampak pandemi Covid-19 di daerah.

Pada laporan tersebut disampaikan bahwa dalam melakukan penanganan KPED menggunakan paradigma Triple P (Penyelamatan-Pemulihan-Penormalan), dimana KPED menyampaikan usulan kebijakan dan program kepada Pemerintah yang besifat Proteksi, Afirmatif, dan Insentif.

Ipong menyampaikan bahwa selama satu tahun bekerja KPED telah menerima 308 aspirasi, mensinkronisasi 61 program, 49 pelaksanaan program quick yield, dan menyampaikan 11 usulan kebijakan dan 39 usulan program.

Yayan Satyana dari Divisi Kajian Ekonomi menyampaikan bahwa secara makro kondisi Ekonomi Jawa Barat sudah dianggap pulih secara teknis. Namun demikian, kinerja Indikator Mikro KPED menunjukkan sebaliknya, hal ini disebabkan distribusi pertumbuhan selama Triwulan II masih terpusat pada wilayah dengan skala industri ekspor dan perdagangan internasional.

Berdasarkan kajian tersebut, Tim KPED menyatakan bahwa kondisi pemulihan ekonomi di Jawa Barat masih memerlukan penyelamatan (P1) walaupun ada beberapa sektor yang sudah normal (P3) dan mengalami pemulihan (P2). Dari indikator Ekonomi Makro Pengeluaran menunjukkan bahwa Gross Fixed Capital Formation: 2021q2 = 7.2%→Q3→Q4, itu artinya saatnya sekarang semua pihak untuk fokus pada perbaikan sektor-sektor riil.

Aspirasi Dunia Usaha Jabar

Pada bagian berikutnya, sejumlah perwakilan dunia usaha yang berasal dari tujuh divisi dari KPED menyampaikan aspirasinya. Ade Sudrajat dari Divisi Indag & Ketenagakerjaan menyampaikan sektor industri masih menghadapi kendala ekspor serta kebijakan dalam menerapkan Standar Prokes di pabrik, Aldo Fatinus dari Divisi Transportasi menyampaikan usulan dibangunnya supply chain center sebagai solusi masalah transportasi barang.

Herman Muchtar dari Divisi Pariwisata menyampaikan masih banyak hotel dan resotoran serta taman rekreasi yang masih belum dapat beroperasi serta kendala terkait kebijakan keuangan dari lembaga-lembaga perbankan yang belum banyak berpihak kepada dunia usaha.

Helma Agustiawan dari Divisi UMKM meminta gubernur menjadi panglima bagi kebangkitan UMKM yang sedang digadang-gadang serta usul menghidupkan badan yang mengelola dana bergulir bagi UMKM di Jawa Barat. Achmad Hanafiah dari Divisi Properti & Konstruksi mengusulkan agar pengadaan proyek pemerintah dapat dilakukan pada awal tahun, Sedangkan Tri Bagus Santoso dari Divisi Pertanian dan Pangan menyampaikan perkembangan terbaru nasib peternak unggas yang kurang menggembirakan. Pada kesempatan berikutnya Mahpudi dari Divisi Ekonomi Kreatif menyampaikan saat ini adalah momen terbaik bagi industri kreatif melahirkan produk-produknya, hanya saja permasalahan “dapur” sangat menghambat proses kreatif itu, untuk itu bantuan operasional perusahaan perlu diberikan pemerintah. Diusulkan pula agar pemerintah menyiapkan dan memandu penyelenggaraan pameran dagang pada era Adaptasi Kebiasaaan Baru (AKB).

Pada bagian akhir, Yayat Priatna sebagai salah satu wakil ketua KPED menyampaikan bahwa ada tiga tahap penyelamatan dunia usaha yang terdampak Pandemi Covid-19, masing-masing sektor memasuki tahap yang berbeda, ada yang masih di tahap penyelamatan namun ada pula yang sudah memasuki tahap pemulihan. Pemerintah hendaknya menerapkan secara cermat kebijakan pada masing-masing sektor dan tahapan tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur RK menyampaikan bahwa saat ini kita sedang menghadapi dua disrupsi sekaligus, yakni disrupsi teknologi dan disrupsi sosial kesehatan. Disrupsi teknologi yang dipicu Revolusi Industri 4.0 sampai saat ini belum banyak dipahami dampaknya, termasuk hilangnya puluhan jenis profesi bersamaan lahirnya seratusan lebih profesi baru.

Sementara disrupsi sosial kesehatan yang dipicu oleh pandemic covid-19 memaksa kita memasuki kebiasaan hidup baru. Keduanya mesti dicermati dan disikapi oleh dunia usaha agar bisa tetap meraih sukses pada masa berikutnya.

Ia mencontohkan Pemerintah Jawa Barat kini tengah memacu kaum muda untuk terus mengembangkan pertanian dengan mendorong lahirnya petani milenial, yang memanfaatkan keunggulan teknologi dalam kegiatan pertaniannya. Pada bagian lain ia juga menyampaikan bahwa kesulitan yang dialami oleh dunia usaha dirasakan pula oleh pihak pemerintah. Karenanya upaya KPED melakukan kolaborasi dalam menangani masalah penyelamatan ekonomi patut diapreasiasi.(red)