Diterbitkan 23 Oktober 2025


Berlangganan

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio Rabu lalu memperingatkan bahwa Israel “mengancam” perjanjian gencatan senjata di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump setelah parlemen Israel mengambil langkah untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki.

“Saya pikir presiden telah memastikan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang dapat kami dukung saat ini. Dan kami pikir hal tersebut bahkan mengancam perjanjian perdamaian,” kata Rubio kepada wartawan sebelum berangkat ke Israel.

“Mereka adalah negara demokrasi. Mereka akan mendapatkan hak suaranya. Masyarakat akan mengambil sikap seperti itu. Namun saat ini, kami pikir hal tersebut mungkin akan menjadi kontraproduktif,” tambahnya.

Peringatan itu muncul setelah parlemen, atau Knesset, menyetujui dua rancangan undang-undang terkait aneksasi dalam pembacaan awal pada hari Rabu. Kedua rancangan tersebut masih perlu melewati tiga tahap pembahasan tambahan untuk menjadi undang-undang.

Pemungutan suara tersebut dilakukan meskipun ada tentangan dari Presiden Trump, yang bulan lalu mengatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Israel mencaplok Tepi Barat. Hal ini juga terjadi selama kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke Israel sebagai bagian dari dorongan diplomatik AS untuk mempertahankan gencatan senjata di Gaza, yang mulai berlaku pada 10 Oktober.

Mencaplok Tepi Barat secara efektif akan mengakhiri kemungkinan penerapan solusi dua negara terhadap konflik Palestina-Israel sebagaimana diuraikan dalam resolusi PBB.

Serangan Israel telah meningkat di Tepi Barat sejak Oktober 2023, menewaskan lebih dari 1.056 warga Palestina dan melukai lebih dari 10.300 orang, dan lebih dari 20.000 lainnya ditahan, menurut data Palestina.

Dalam opini penting bulan Juli lalu, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina ilegal dan menyerukan evakuasi seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Fase pertama dari 20 poin kesepakatan gencatan senjata di Gaza dicapai antara Israel dan kelompok Palestina Hamas awal bulan ini, berdasarkan rencana yang disampaikan oleh Trump. Fase pertama mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Tautan Sumber