Selasa, 23 Desember 2025 – 09: 20 WIB
Jakarta — Sejumlah personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh sejumlah aliansi di beberapa wilayah Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Desember 2025 hari ini.
Baca Juga:
Polri Belajar ke Inggris Demi Design Baru Pengamanan Unjuk Rasa
Kasi Humas Polres City Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki mengatakan, ada ribuan personel yang diterjunkan dalam pelayanan aksi unjuk rasa ini.
“Diterjunkan sebanyak 1 132 personel untuk aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat,” ujar Ruslan, kepada wartawan, Selasa, 23 Desember 2025
Baca Juga:
Pramono Ungkap Cara Dongkrak Peringkat Global Jakarta Lewat City Rally 2025
Adapun personel gabungan ini diantaranya berasal dari Polri, TNI, adan Pemprov DKI Jakarta. Nantinya para personel akan berjaga di lima titik yang menjadi tempat berlangsungnya aksi unjuk rasa.
Sementara itu Ruslan menerangkan, salah satunya yakni aksi akan berlangsung di Pospol Melbar yaitu aksi unjuk rasa dari Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI DKI Jakarta) dan beberapa elemen massa di wilayah Gambir.
Baca Juga:
Begini Cara Golkar Rayakan HUT ke- 61 dan Ungkap Syukur Gelar Pahlawan Soeharto
Kemudian aksi unjuk rasa juga akan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI, yaitu dari Gerakan Suara Keadilan Netizen. Selain itu aksi dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Masyarakat Mahasiswa Pemerhati Hukum Indonesia di depan Gedung OJK RI.
Selanjutnya juga akan berlangsung aksi unjuk rasa dari Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI DKI Jakarta) dan Pengamanan Sidang Tindak Pidana Dugaan Penghasutan dalam Aksi Demonstrasi, No Perkara: 742/ Pid.Sus- 2025/ PN JKT, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan aksi dari Gerakan Suara Keadilan Netizen di Kantor Hukum Elza Syarif, Jakarta Pusat.
Terkait aksi ini, Ruslan mengungkapkan, pihak kepolisian telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas. Namun masih bersifat situasional melihat kondisi di lapangan.
“Rekayasa lalin situasional,” tutur Ruslan.
Lebih lanjut, Ruslan mengimbau kepada para peserta aksi agar menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan secara tertib, tanpa mengganggu aktivitas masyarakat yang lain.
tvOnenews.com/ AR Safira
Pramono: Pembahasan UMP DKI 2026 Hampir Final
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada tahun 2026 sudah hampir final.
VIVA.co.id
8 Desember 2025
