Kamis, 11 September 2025 – 15: 13 WIB
Samarinda, VIVA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap data statistik penindakan yang menunjukkan kalangan pejabat eselon I, II, dan III serta pihak swasta menjadi kelompok profesi yang paling banyak ditangani dalam kasus tindak pidana korupsi.
Baca juga:
Janji Peru Pengusutan Kasus Penembakan Mediator RI di Lima Jadi Prioritas
“Sejarah akan selalu berpihak kepada mereka yang berani menjaga integritas,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menyampaikan paparan yang dihadiri pimpinan Pemprov dan DPRD Kalimantan Timur di Balikpapan, Kamis.
Berdasarkan penanganan information terbaru dari masalah sektor swasta menempati urutan teratas dengan 483 orang, diikuti oleh Kantor Eselon I, II, dan III 437 orang.
Baca juga:
Wagub Sebut Masifnya Pembangunan Jadi Salah Satu Penyebab Bali Dikepung Banjir
Ilustrasi korupsi/pungli.
Di urutan ketiga terdapat anggota DPR dan DPRD dengan jumlah 363 orang yang ditangani KPK.
Baca juga:
27 September Ditetapkan Jadi Hari Komedi Nasional
Setyo menegaskan bahwa korupsi yang terus berulang bukan hanya disebabkan oleh kelemahan sistem, tetapi juga karena perilaku pejabat yang menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya.
Menurutnya, fakta kerentanan ini menjadi ancaman serius yang dapat menghambat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045
Berbagai indikator lain turut menunjukkan bahwa integritas nasional masih dalam kondisi rentan.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2024 berada di skor 37 dari 100, yang mengindikasikan persepsi korupsi di sektor publik masih tinggi.
Sementara itu, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) masyarakat juga dinilai belum konsisten dengan skor 3, 85 dari skala 5, 00
Untuk mengatasi persoalan ini, KPK menjalankan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mencakup tiga pendekatan utama.
“Trisula tersebut adalah pendidikan untuk membangun nilai antikorupsi, pencegahan melalui perbaikan sistem, dan penindakan untuk memberikan efek jera,” jelas Setyo.
Menurut dia, tantangan integritas ke depan semakin berat seiring munculnya potensi korupsi electronic, polarisasi politik, dan kebutuhan akan ketahanan ethical individu.
Pejabat yang jujur seringkali dianggap tidak fleksibel dan dikucilkan, padahal mereka adalah benteng terakhir birokrasi yang bersih.
Oleh karena itu, Setyo menekankan bahwa keberanian menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan integritas di tengah berbagai tekanan.
“Semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi pejabat, tapi tidak semua bisa meninggalkan heritage yang baik,” ujar Setyo. (Ant)
Halaman Selanjutnya
Berbagai indikator lain turut menunjukkan bahwa integritas nasional masih dalam kondisi rentan.
