Selasa, 23 Desember 2025 – 22: 02 WIB
Jakarta — Penjelasan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya terkait penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra dinilai mampu menjawab keresahan publik di tengah kritik yang mengemuka.
Baca Juga:
BNPB: Hunian Sementara untuk Warga Aceh Ditargetkan Rampung Sebelum Ramadan
Penilaian itu disampaikan Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah. Menurut Trubus pernyataan Teddy menjadi penting karena bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memunculkan beragam persepsi negatif di ruang publik.
“Ya menjawab keeresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” kata Trubus kepada wartawan, Selasa, 23 Desember 2025
Baca Juga:
Calon Jemaah Haji Korban Banjir Sumatera Masuk Daftar Tunggu 2027 jika Tak Mampu Bayar Pelunasan Tahun Ini
Trubus menyebut keterlibatan langsung Seskab dalam menyampaikan progres penanganan bencana merupakan momentum strategis bagi pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan, terutama di tengah tudingan bahwa penanganan bencana di Sumatra tidak optimum.
“Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah (disebut) tidak optimum,” ujarnya.
Baca Juga:
Berkolaborasi dengan TNI, Ikatan Alumni FEB UMJ Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera
Ia menegaskan, pemerintah sejatinya terus bergerak dalam merespons bencana. Namun, luasnya wilayah terdampak menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan.
Trubus juga membandingkan kondisi saat ini dengan peristiwa Tsunami Aceh 2004, ketika pemerintah menetapkan condition bencana nasional akibat keterbatasan institusi dan anggaran di daerah.
“Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, kemudian anggaran APBD juga belum ada mengenai standing tanggap darurat, sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penguatan kemandirian pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Menurutnya, situasi di Sumatra menunjukkan masih lemahnya kapasitas pemerintah daerah, baik pada tahap pra-bencana, saat kejadian, maupun pascabencana.
“Harusnya pada pra itu kan ada sosialisasi, pendidikan dan lain-lain, contoh di Yogyakarta, ketika gunung meletus itu warganya tidak teriak-teriak karena sudah tau mau ke mana. Atau Lumajang saat Gunung Semeru meletus,” katanya.
Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah tidak lamban dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra. Ia membantah anggapan bahwa negara terlambat hadir di lokasi bencana.
Teddy menyatakan, hujan deras telah mengguyur wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak 24, 25, dan 26 November, dengan banjir mulai terjadi pada 25 dan 26 November. Menurutnya, pemerintah langsung bergerak sejak hari pertama bencana terjadi.
Halaman Selanjutnya
Ia juga mencontohkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang langsung terbang ke lokasi bencana dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.









