Jumat, 24 Oktober 2025 – 09:30 WIB
Jakarta – Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa) menyoroti peran Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan.
Baca Juga:
Komisi X DPR Dukung Prabowo soal Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah, Tapi….
Menurut dia, Gibran harus diberi tanggung jawab lebih besar oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal itu semata-mata agar Gibran tidak hanya menjadi pelengkap Prabowo di pemerintahan.
“Gibran itu sebagai wakil presiden, dia harus dipaksa untuk kerja. Harus dikasih kerjaan dia, kalau enggak buang-buang duit negara ini,” ucap Hensa dalam keterangannya, Jumat, 24 Oktober 2025.
Baca Juga:
Satu Tahun Pemerintahan, Pengamat Soroti Gap Komunikasi Presiden Prabowo-Menteri Terlalu Jauh
Kata Hensa, Gibran harus benar-benar berkecimpung dalam pemerintahan. Meskipun, mungkin Prabowo enggan melibatkan wakil presiden secara penuh.
“Harus ada. Dan harus dipaksa dia berkecimpung di pemerintahan ini. Walaupun Pak Prabowo terlihat enggak ingin ia terlibat secara penuh, buatkan dia program apa saja yang membuatnya sibuk,” tutur dia.
Baca Juga:
Puan: Ditjen Pesantren Bukti Negara Hadir Perkuat Ekosistem Pendidikan
Hensa menegaskan bahwa peran Gibran harus lebih dari sekadar simbolis untuk memastikan anggaran negara yang besar untuk posisi wakil presiden tidak terbuang percuma.
“Kalau cuma jadi pelengkap tanpa kontribusi nyata, itu sama saja buang-buang duit negara,” ungkap Hensa.
Dalam kesempatan itu, Hensa juga mengatakan ada kesenjangan yang cukup besar antara visi presiden dan pelaksanaan oleh para menterinya.
Kesenjangan ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pemerintahan.
Hal itu disampaikan Hensa menyoroti satu tahun pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jadi memang dalam satu tahun ini problem terbesarnya Pak Prabowo itu adalah gap yang cukup panjang antara dirinya dengan menteri-menteri. Jadi gapnya itu panjang betul,” ungkap Hensa.
Ia menilai, Prabowo memiliki visi besar untuk memajukan Indonesia, sebagaimana tergambar dalam pidato pelantikannya yang menyinggung ketimpangan sosial.
Namun, visi ini belum selaras dengan kinerja menteri-menterinya. Ia melihat, hanya beberapa figur seperti Sjafrie Sjamsoeddin, Sufmi Dasco Ahmad, atau yang lebih muda seperti Sugiono, Teddy Indra Wijaya, Angga Raka Prabowo, Prasetyo Hadi, dan Sudaryono yang dinilai mampu menjalin komunikasi efektif dengan presiden.
Salah satu dampak dari kurang selaras ini adalah komunikasi kebijakan yang kurang terkoordinasi. Hensa melihat banyak kebijakan yang belum final namun diumumkan dan dianulir, yang menurutnya menyebabkan kebingungan bagi masyarakat.
Halaman Selanjutnya
“Dampak dari kesenjangan itu ya salah satunya komunikasi, kita melihat sendiri kebijakan yang belum confirm itu banyak yang akhirnya diumumin lalu dibatalkan seperti case gas 3 kg, BBM yang wajib impor dari Pertamina, ini baru sedikit dan masih banyak lagi,” pungkas Hensa.
