Jumat, 20 Juni 2025 – 16: 00 WIB
Jakarta, Viva — Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah tak menutup kemungkinan untuk menggunakan teknologi asal China atau Rusia, dalam upaya untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tanah Air.
Baca juga:
AS Dinilai Manfaatkan Israel untuk Serang Iran, Ini Alasannya
Dia mengatakan, pembangunan PLTN itu merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik, yang berasal dari Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
“Untuk teknologi yang ditawarkan itu ada dari China atau dari Rusia,” kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 20 Juni 2025
Baca juga:
Daftar Kerja Sama RI-Rusia Usai Prabowo Bertemu Putin di St. Petersburg
Dia mengungkapkan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025 – 2034, ditegaskan bahwa target penambahan kapasitas pembangkit listrik mencapai sebesar 69, 5 Gigawatt (GW).
VIVA Militer: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kursk, Rusia
Baca juga:
Prabowo ke Rusia, Putin Buka Peluang Kerja Sama Nuklir Hingga AI dengan Indonesia
Karenanya, Yuliot menegaskan bahwa pemerintah telah berencana membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 500 megawatt (MW), dimana 250 MW akan dibangun di Sumatera dan 250 MW lainnya bakal dibangun di Kalimantan.
“Jadi untuk yang 500 MW ini, kami akan mencoba untuk melihat apakah menggunakan teknologi reaktor modular kecil atau yang skala besar ,” ujar Yuliot.
Mengenai negara mana yang akan dijadikan referensi dalam hal penggunaan reacto modular kecil r alias reaktor modular kecil tersebut, Dia mengaku bahwa pemerintah belum bisa menentukannya.
Sebab saat berkunjung dan melakukan penjajakan di Korea Selatan, Yuliot mengatakan bahwa Negeri Ginseng tersebut ternyata menggunakan teknologi big scale. Padahal, saat ini Indonesia justru sedang mencari referensi untuk negara-negara yang menggunakan teknologi SMR.
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).
“Kami akan mempertimbangkan (dari aspek) teknologi terlebih dahulu. Mencari teknologi yang sudah sesuai karena ada juga persyaratan TKDN sekitar 40 persen,” kata Yuliot.
“Saat ini pemerintah juga masih menyiapkan regulasi untuk mengolah bahan radioaktif, seperti uranium di Kalimantan Barat, untuk dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan energi dalam hal pemanfaatan PLTN tersebut,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Mengenai negara mana yang akan dijadikan referensi dalam hal penggunaan little modular activator alias reaktor modular kecil tersebut, Dia mengaku bahwa pemerintah belum bisa menentukannya.
