OJK Cabut Izin Perumda BPR Bank Cirebon Imbas Tata Kelola dan Permodalan Bermasalah

Selasa, 10 Februari 2026 – 13:38 WIB

Cirebon, VIVA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin Perumda BPR Bank Cirebon yang beralamat di Jalan Talang No. 43, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pencabutan izin usaha ini bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.

OJK menemukan adanya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank. Mulai dari terjadinya tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, penerapan manajemen risiko yang memadai, serta kepatuhan dalam menerapkan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank.

Sejak awal teridentifikasinya permasalahan, OJK melakukan pembinaan dan pengawasan antara lain peningkatan intensitas pengawasan, pemberian sanksi administratif dan perintah untuk melakukan/tidak melakukan tindakan tertentu. OJk juga menandatkan manajamen Perumda BPR Bank Cirebon guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen, serta pengawalan rencana penyehatan agar bank dapat kembali beroperasi secara sehat.

“Namun demikian, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai,” ujar Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, dikutip dari keterangan tertulis pada Selasa, 10 Februari 2026.

Lantas OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP) pada tanggal 2 Agustus 2024. Lembaga pengawas menilai bank daerah ini memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen serta Tingkat Kesehatan (TKS) dengan predikat Tidak Sehat.

Satu tahun berselang, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR). Penetapan status ini dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” imbuh Agus.