FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Rencana pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 kini mendapat penolakan puluhan gubernur se-Indonesia.
Para gubernur ini datang dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka berbondong-bondong ke kantor pusat Kemenkeu untuk menyampaikan keluhan mereka itu, Selasa (7/ 10/2025
Sedikitnya, ada 24 gubernur dan wakil gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang secara langsung menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk memperjuangkan nasib keuangan daerahnya.
Gubernur yang hadir diketahui mulai dari Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, hingga Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatra Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, NTB, Papua Barat Daya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sumatra Selatan.
Gubernur Jambi, Al Haris yang juga Ketua Umum APPSI menyebutkan bahwa pertemuan itu menjadi wadah bagi para kepala daerah untuk menyuarakan keresahan atas pemangkasan dana yang mereka anggap terlalu dalam.
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari (pemotongan) TKD itu. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, besar sekali. Apalagi ada keharusan membayar P 3 K dan sebagainya. Nah, ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026,” keluh Al Haris usai pertemuan di Gedung Kemenkeu Pusat.
Sebelumnya diberitakan, anggaran TKD dalam APBN 2026 dipatok sebesar Rp 692, 995 triliun, turun tajam 24, 7 persen dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp 919, 9 triliun.
Tautan Sumber
