LAN Dorong AS Cerdas Investasi di Period Digital

Jakarta, Viva — Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar, bukan hanya dalam cara bekerja, tetapi juga dalam perilaku investasi masyarakat. Kemudahan akses electronic membuat banyak orang, termasuk kalangan aparatur sipil negara (ASN), tertarik untuk terjun ke dunia investasi electronic seperti aset kripto.

Namun, di tengah antusiasme tersebut, tantangan literasi dan keamanan juga mengemuka. Dalam Virtual Public Lecture ASN Ability Academy Explore (VPL ATA X) bertajuk “Investasi Digital ASN: Cerdas Finansial di Era Teknologi” yang digelar oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan Tanoto Foundation, Kepala LAN Muhammad Taufiq, DEA menyampaikan pentingnya ASN untuk memiliki kecerdasan finansial di era electronic.

“Perkembangan kemajuan teknologi Informasi dan digital tak hanya mengubah cara bekerja tetapi juga cara berinvestasi,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Kamis, 31 Juli 2025

Hal tersebut tercermin dari information yang dirilis oleh Google dalam laporan E-Ekonomi SEA 2023 yang menyebutkan ekonomi electronic Indonesia terus mengalami pertumbuhan tiga kali lipat sejak tahun 2018 dengan US$ 27 miliar ke US$ 90 miliar pada 2024

“Ekonomi Digital Indonesia tidak hanya tumbuh konsisten dari tahun ke tahun tetapi juga menunjukkan proyeksi akselerasi yang kuat hingga mencapai US$ 300 miliar di tahun 2030 mendatang,” jelas Taufiq.

Ia juga menyinggung tren investasi aset electronic yang sedang naik daun di kalangan anak muda. “Sementara itu, Crypto Money atau aset kripto menjadi salah satu investasi digital yang cukup populer terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z,” sambungnya.

Hal tersebut didukung oleh data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang menyebutkan kenaikan jumlah financier aset kripto di Indonesia mencapai 21, 63 juta orang pada Oktober 2024

“Information ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan adopsi kripto tertinggi di dunia, termasuk posisi ketiga dalam indeks adopsi international,” ungkapnya.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, tingkat literasi masih menjadi tantangan. “Meskipun kenaikan jumlah investor aset digital tersebut cukup konsisten, survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti rendahnya tingkat literasi pengguna aset kripto di Indonesia,” tambahnya.

Masyarakat, termasuk anak muda, kata dia, banyak yang masih FOMO (concern of losing out) terhadap kripto dan tidak diimbangi dengan pemahaman yang cukup tentang risiko dan mekanisme aset digital tersebut.

Taufiq menegaskan, ASN harus menjadi contoh dengan membekali diri literasi keuangan electronic. “Untuk itu ASN perlu membekali diri dengan wawasan finansial electronic sebagai bagian dari kompetensi adaptif di period transformasi electronic. ASN tidak hanya menjadi pelayan publik, tetapi juga good example masyarakat dengan meningkatkan literasi keuangan digital adalah agar masyarakat tidak rentan terhadap investasi bodong maupun manipulasi electronic lainnya,” jelasnya.

Kegiatan VPL ATA X juga menghadirkan Kepala Bappebti, Tirta Kamaja Senjaya, yang menekankan pentingnya peran ASN sebagai pelopor budaya finansial sehat. “ASN harus mampu menjadi pelopor dalam membangun budaya finansial yang sehat di lingkungan birokrasi. ASN harus menjadi clever investor, bukan hanya tahu peluang, tetapi juga memahami risiko dan regulasi. Terlebih sebagai wajah negara, ASN dituntut untuk tidak terjebak dalam praktik spekulatif yang bisa mencoreng integritasnya,” ucap Tirta.

Ia menjelaskan berbagai langkah Bappebti untuk menjamin keamanan investasi digital. “Untuk menjamin keamanan investasi bagi para capitalist khususnya aset digital, Bappebti berkoordinasi dengan lintas instansi seperti berperan aktif dalam satgas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal, membentuk satgas pelaporan aktivitas robo trading dengan Bareskrim POLRI, bekerjasama dengan Komdigi untuk memblokir site, aplikasi, media sosial yang mempromosikan perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin, dan bersama KPK melakukan pelacakan aset krypto yang digunakan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).”, jelasnya.

Senada dengan hal itu, Deputi Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK, Lutfi Alkatiri, memaparkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2023 “Literasi keuangan digital masyarakat Indonesia baru mencapai 49, 68 %, artinya hampir separuh masyarakat belum memahami secara utuh produk-produk keuangan digital, termasuk aset kripto.”

Ia juga mendorong peran regulative sandbox dalam memfasilitasi inovasi dan pengujian version bisnis keuangan electronic di Indonesia. “Sejumlah proyek kripto dalam negeri lebih memilih mendirikan perusahaan di luar negeri, seperti Singapura, karena merasa regulasi di sana lebih siap, termasuk untuk produk seperti tokenisasi, staking (penyimpanan aset), dan decentralized financing (DeFi),” ujarnya.

Melalui regulative sandbox OJK, sambungnya, diharapkan pelaku usaha bisa menguji version bisnisnya sembari mengenali pasar domestik dan memahami kerangka regulasi OJK. “Dalam hal ini OJK tidak membatasi pelaku industri untuk beroperasi di luar negeri, namun berharap pasar dalam negeri tetap menjadi bagian dari strategi mereka.”