Rabu, 3 September 2025 – 16: 17 WIB
Jakarta, Viva – Desakan diberikan ke Deddy Yevri Sitorus agar dinonaktifkan dari anggota DPR.
Baca juga:
MKD Kirim Surat ke Sekjen DPR Buat Setop Gaji-Tunjangan Anggota Dewan Nonaktif
Terkait hal itu, Komunikolog Dr. Emrus Sihombing mengatakan agar perbincangan soal pendapatan anggota dewan kembali pada koridor ilmiah, yakni dibandingkan secara setara dan relevan, bukan dibenturkan dengan kelompok sosial yang berbeda konteks.
“Ketika melakukan perbandingan, dari aspek ilmiah, harus yang setara dong,” tegas Emrus. Ia mencontohkan, seperti membandingkan ‘benda padat dengan benda padat’ atau ‘benda cair dengan benda cair’. Analoginya, berat jenis air tawar dengan air laut,” kata dia, dikutip Rabu, 3 September 2025
Baca juga:
Adies Kadir Dinonaktifkan, Golkar Bilang Otomatis Tak Terima Gaji dan Tunjangan
Menurutnya, ukuran yang tepat adalah membandingkan pendapatan anggota dewan Indonesia dengan anggota dewan di negara lain, atau dengan pejabat negara lain, baik eksekutif maupun legislatif di dalam negeri.
“Itulah pembandingan yang setara,” kata dia.
Baca juga:
Fraksi Frying Pan Minta Penghentian Gaji-Tunjangan Eko Patrio dan Uya Kuya
Sehingga, ia menilai tidak logis menyandingkan pendapatan anggota dewan dengan upah minimum pekerja, sekalipun ada kasus di negara tertentu di mana upah minimum lebih tinggi dari pendapatan dewan negara lain.
“Artinya, perbandingan yang logis harus setara,” kata Emrus.
Dirinya word play here meluruskan perdebatan tentang tunjangan. Baginya, tunjangan melekat pada jabatan dan termasuk biaya yang diperlukan untuk menjalankan tugas, bukan sekadar ‘tambahan pendapatan’ individual.
“Tunjangan, menurut hemat saya, termasuk bagian dari biaya, yaitu pengeluaran dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota dewan/pejabat negara,” katanya.
Ia mengingatkan, praktik pemberian tunjangan juga berlaku untuk berbagai pejabat negara dan pemerintah. Seruan Emrus ini sejalan dengan posisi Deddy Yevri Sitorus yang menolak simplifikasi dan pembingkaian yang tidak setara dalam membahas kesejahteraan anggota dewan. Dengan mengembalikan criterion perbandingan pada standar yang benar, Emrus menilai polemik bisa ditarik dari ruang emosional menuju perdebatan yang jernih dan berbasis data.
“Untuk itulah, mari kita berpikir jernih dan logis. Lakukan perbandingan tentang apa word play here berdasarkan prinsip setara agar ilmiah,” kata Emrus.
Halaman Selanjutnya
Dirinya pun meluruskan perdebatan tentang tunjangan. Baginya, tunjangan melekat pada jabatan dan termasuk biaya yang diperlukan untuk menjalankan tugas, bukan sekadar ‘tambahan pendapatan’ individual.
