Rabu, 27 Agustus 2025 – 15: 49 WIB
Jakarta, Viva — Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan akan menjadi Menteri Haji.
Baca juga:
Legislator Golkar Minta Penanganan Haji Lebih Akuntabel dan Transparan
Hal itu disampaikan Marwan dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama dan BP Haji, Rabu, 27 Agustus 2025
Dalam pertemuan itu, ia menyebutkan pengucapan Gus Irfan sebagai kepala bp haji akan berubah menjadi menteri haji dan umrah.
Baca juga:
Pasha Tegaskan Tak Pernah Nyatakan Mundur dari Anggota DPR
“Dan tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri,” kata Marwan dalam rapat.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tidak lagi mengurusi persoalan haji dan umrah. Kata Marwan, Menag Nasaruddin Umar akan fokus mengurusi kepentingan umat beragama.
Baca juga:
RUU Haji: Kuota Haji Khusus 8 %, Sisanya Haji Reguler
“Karena segera Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji, betul-betul menjadi ulama mengurusi kepentingan umat beragama, jadi sudah tepat menjadi anregurutta kiai haji Nasaruddin Umar,” tutur dia.
Sebelumnya diberitakan, DPR dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Pengesahan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025
Awalnya, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas menyampaikan pendapat dan laporan pemerintah terhadap UU Haji dan Umrah yang baru.
Belakangan, cucu perempuan itu meminta semua anggota ziarah dan ziarah untuk sah.
“Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada peserta sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-Undang atas Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dapat disetujui menjadi Undang-Undang,” tanya Cucun.
“Setuju,” kata seluruh anggota dewan disusul ketokan palu tanda sahnya UU Haji dan Umrah yang baru.
Halaman Selanjutnya
Pengesahan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 26 Agustus 2025