Kemenkum NTB Dukung Program BPHN Memperkuat Pembinaan Hukum Nasional

bali.jpnn.comMATARAM – Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Program BPHN Tahun 2026 yang diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kamis (22/1).

Rakernis ini juga diikuti Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan Kadiv PPPH Edward James Sinaga beserta jajaran.

Rakernis dibuka secara resmi oleh Kepala BPHN, Min Usihen.

Min Usihen menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Program Pembinaan Hukum Nasional di wilayah.

Menurutnya, diperlukan penyamaan persepsi serta penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas antara BPHN dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum agar program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Min Usihen juga memaparkan Arah Kebijakan BPHN Tahun 2025–2029, Sasaran Kinerja, Perjanjian Kinerja, Kegiatan Prioritas dan Rencana Kerja, Program Kegiatan Wilayah, Rencana Aksi, serta Pagu Anggaran.

Kegiatan Rakernis kemudian dilanjutkan dengan pemaparan program oleh para Kepala Pusat (Kapus) di lingkungan BPHN.

Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional Rahendro Jati memaparkan timeline pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), tugas sekretariat wilayah, pembagian wilayah kerja, serta narahubung Kanwil se-Indonesia.