Kamis, 23 Oktober 2025 – 16: 44 WIB
Jakarta — Kementerian Perhubungan melalui Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Muiz Thohir mengatakan, warga Jakarta dan sekitarnya masih harus menghabiskan 30 persen pendapatan per bulannya untuk kebutuhan transportasi.
Baca Juga:
Jadwalkan Waktu Libur Akhir Tahun Anda! Pemerintah Bakal Beri Diskon Transportasi
Penyebabnya, sampai saat ini penyediaan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan oleh masyarakat, masih belum bisa direalisasikan secara nyata di lapangan.
“Kita mendengar bahwa di sekitar DKI Jakarta itu, sebesar 30 persen (dari pendapatan masyarakat) digunakan untuk kebutuhan transportasi,” kata Muiz di acara press background ‘Transportasi Berkelanjutan untuk Masa Depan’, di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025
Baca Juga:
Punya Gelar Sarjana Belum Cukup, Ternyata Ini yang Paling Menentukan Gaji dan Karier
Sejumlah calon penumpang menunggu kedatangan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/ 7/2020
- ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
“Maka isu soal perlunya transportasi publik yang terjangkau itu menjadi sangat penting, karena ternyata begitu besarnya pendapatan masyarakat yang digunakan untuk transportasi,” ujarnya.
Baca Juga:
Teman Bus Sudah Layani 92 Juta Penumpang, 72 Persennya Beralih dari Sepeda Electric motor
Apabila di Jakarta dan sekitarnya saja pengeluaran untuk kebutuhan transportasi sedemikian besar, Muiz memastikan bahwa kondisi di luar Pulau Jawa lebih parah. Misalnya sebagaimana yang terjadi di Samarinda, dimana hasil riset Universitas Mulawarman melaporkan bahwa pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan transportasi mencapai 50 persen dari pendapatan per bulannya.
“Di Samarinda, sampai 50 persen pendapatan itu digunakan untuk transportasi. Karena memang transportasi publik di sana juga belum tersedia,” kata Muiz.
Dia mengatakan, biaya transportasi yang tinggi akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Karenanya, Muiz menegaskan bahwa Kemenhub akan terus mendorong sinergi lintas kementerian, utamanya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tujuannya tak lain adalah untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah, dalam upaya mengembangkan sistem transportasi perkotaan di daerahnya masing-masing.
“Karena ketika pendapatan masyarakat banyak digunakan untuk transportasi, maka ini juga akan menimbulkan (masalah) kemiskinan, dan sebagainya,” kata Muiz.
“Maka narasi-narasi seperti inilah yang juga membuat kita di Kementerian Perhubungan, harus meyakinkan ke teman-teman di Kementerian Dalam Negeri untuk sama-sama memberikan perhatian terhadap ketersediaan angkutan umum ini,” ujarnya.
Pramono Bilang Jakarta Sudah Peringkat 71 Worldwide
Pramono sebut kota Jakarta saat ini menduduki peringkat ke- 71 dalam survei kota worldwide dunia yang dirilis Kearney. Pramono nilai partisipasi publik menjadi alasannya.
VIVA.co.id
22 Oktober 2025
