Sabtu, 7 Juni 2025 – 13:02 WIB

Luwu Timur, VIVA – Kepala Desa Mandiri, SP, akhirnya buka suara terkait tudingan yang dialamatkan padanya telah menjaminkan sertifikat tanah Kantor Desa untuk meminjam uang pada kantor pembiayaan non-bank.

SP yang dikonfirmasi melalui telepon seluler membantah tudingan tersebut. Menurutnya, sertifikat tanah kantor desa tidak pernah dijadikan jaminan.

“Mungkin salah persepsi dengan kabar yang ada. Sertifikat kantor desa tidak pernah tergadai, yang ada hanya aparat desa yg meminjam uang di Koperasi dan  menagihnya di kantor desa,” kata SP, Sabtu, 7 Juni 2025.

Namun, saat ditanya siapa aparat desa yang dimaksud, SP menolak menyebutkan dengan alasan privasi.

Baca juga:

Menteri Nusron: 19 Persen Tanah di Jawa Tengah Belum Bersertifikat

https://www.youtube.com/watch?v=GQBAU5VUVVO

Sekretaris Pospera Luwu Timur, Awaluddin Wahab meminta Inspektorat dan Dinas terkait untuk mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan SP, Kepala Desa Mandiri.

Awaluddin menyebut, Aset desa merupakan milik negara yang tidak bisa digadaikan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Baca juga:

Uang Insentif Tidak Dibayar 3 Bulan, Ruangan Kades Karang Dima Sumbawa Disegel BPD

“Dan kami juga meminta aparat penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Pihak koperasi juga harus bertanggungjawab atas kasus ini,” kata Awaluddin.

Pospera kata Awaluddin sudah mengantongi sejumlah bukti yang mengarah pada tindak pidana penyalahgunaan wewenang kepala desa Mandiri.

“Pekan ini kami masukan laporan ke Polres dan Kejaksaan, biar segera diselidiki,” katanya.

Kantor Desa Mandiri

Baca juga:

Kades Ini Minta Maaf Usai Surat Minta THR Rp165 Juta ke Perusahaan Viral: Hanya Imbauan

Adapun Kepala Seksi Humas Polres Luwu Timur, Brigadir Kepala, Muh Taufik mengaku masih menunggu laporan resmi terkait kasus ini.

“Kami masih menunggu laporan resmi, tapi informasi ini sudah bisa jadikan dasar untuk pulbaket dan puldata,” kata Bripka Muh Taufik.

Laporan: Haswadi-tvone

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid

Menteri Nusron Minta Kepala Daerah Gratiskan BPHTB untuk Warga Miskin

Nusron Minta Kepala Daerah Bebaskan Biaya BPHTB Warga Miskin Pakai APBD

img_title

Viva.co.id

21 April 2025


Tautan sumber