Rabu, 9 Juli 2025 – 08:20 WIB
Jakarta, Viva – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kantor Komunikasi Presiden atau PCO, Hasan Nasbi memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak akan tumpang tindih dengan sekolah reguler hingga program Kartu Indonesia Pintar atau KIP.
Baca juga:
Istana soal Anjuran WNI Cari Kerja di Luar Negeri: Kita Punya Budaya Merantau
Sebab, kata Hasan, program Sekolah Rakyat ini digagas untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, yang tidak mampu untuk bersekolah.
“Jadi desil 1 ini benar-benar berada di dalam wilayah kemiskinan ekstrem. Jadi digratiskan pun mereka tidak sekolah, ada anak-anak seperti itu,” kata Hasan kepada wartawan, dikutip Rabu, 9 Juli 2025.
Baca juga:
Presiden Prabowo Bakal Resmikan Koperasi Desa Merah Putih 19 Juli di Klaten
“Anak-anak di sini tuh benar-benar anak-anak yang bahkan sekolah digratiskan pun mereka tidak sanggup, enggak ada ongkos, enggak ada uang jajan, biaya hidup juga tidak mencukupi. Dan ini diambil alih tanggung jawabnya oleh negara, negara menyiapkan sekolah rakyat,” sambungnya.
Hasan menjelaskan, kurikulum pendidikan yang diberikan sama seperti sekolah reguler. Selain itu, anak-anak di sekolah rakyat juga akan diberikan tempat tinggal hingga fasilitas makan 3 kali sehari.
Baca juga:
Istana Tegaskan Penunjukkan 24 Calon Dubes Tak Buru-buru: Memang Sudah Lama Kosong
Tak hanya itu, orangtua para siswa juga nantinya akan diberikan pelatihan dan bantuan agar kehidupan ekonominya lebih baik.
“Jadi ini semacam program pemerataan. Jadi ada pendidikan buat anak-anaknya, ada program sosial untuk keluarga mereka, supaya target pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim juga tercapai,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menekankan wacana tumpang tindih dengan sekolah reguler tidak relevan. Sebab, kehadiran Sekolah Rakyat justru menjadi pelengkap dari sistem pendidikan yang sudah ada dan berjalan saat ini.
“Karena anak-anak ini pun digratiskan pun biaya sekolah, mereka juga tidak bisa datang, tidak sanggup untuk datang ke sekolah. Jadi itu diambil alih oleh negara, mereka diurus oleh negara, dimasukkan ke dalam sekolah rakyat supaya dapat pendidikan yang baik, supaya mereka nanti punya akses yang lebih terbuka kepada lapangan kerja dan bisa keluar dari jurang kemiskinan ekstrem,” terang Hasan.
Halaman Selanjutnya
Lebih lanjut, dia menekankan wacana tumpang tindih dengan sekolah reguler tidak relevan. Sebab, kehadiran Sekolah Rakyat justru menjadi pelengkap dari sistem pendidikan yang sudah ada dan berjalan saat ini.
