Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich mengatakan pada hari Kamis bahwa Dewan Perencanaan Tinggi akan menyetujui pembangunan 1.973 gedung baru unit pemukiman di wilayah yang diduduki Tepi Barat selama sesi berikutnya.
Namun dia tidak merinci kapan dewan akan bertemu, Channel 12 Israel melaporkan.
Pengumuman tersebut muncul hanya satu hari setelah Israel menyetujui pembangunan 1.300 rumah pemukim di pemukiman Gush Etzion di selatan Yerusalem Timur yang diduduki.
Smotrich mengatakan pemerintah Israel telah menyetujui hampir 30.000 unit pemukiman baru di Tepi Barat tahun ini, dan menggambarkannya sebagai “pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya” bagi pemerintahannya.
Kelompok Palestina Hamas mengecam tindakan Israel sebagai “eskalasi berbahaya dalam kebijakan Yudaisasi dan perluasan pemukiman yang menargetkan tanah Palestina jauh di dalam Tepi Barat.”
“Rencana pemukiman ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi PBB yang mengkriminalisasi pembangunan pemukiman,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.
Menurut harian Yedioth Ahronoth, sejak pemerintahan Benjamin Netanyahu mulai menjabat pada akhir tahun 2022, Israel telah mengembangkan rencana untuk membangun sekitar 48.000 unit pemukiman di Tepi Barat, dengan rata-rata sekitar 17.000 unit per tahun.
Pada tanggal 20 Agustus, pemerintah memberikan persetujuan akhir untuk rencana pemukiman “E1”, yang mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di dekat pemukiman Ma’ale Adumim.
Kelompok hak asasi manusia Israel, Peace Now, menggambarkan rencana E1 sebagai “pukulan fatal” terhadap solusi dua negara, karena rencana tersebut akan memisahkan Tepi Barat bagian utara dan selatan serta mengisolasi Yerusalem Timur.
PBB telah berulang kali menegaskan bahwa permukiman Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional, dan memperingatkan bahwa hal tersebut merusak prospek solusi dua negara.
Warga Palestina bersikeras menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka, berdasarkan resolusi internasional yang tidak mengakui pendudukan Israel pada tahun 1967 atau aneksasi kota tersebut pada tahun 1980.
