Selasa, 10 Juni 2025 – 17: 35 WIB
Jakarta, Viva – Anggota komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu menyebut pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat sesuai dengan arah politik Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi sektor pertambangan nasional secara menyeluruh.
Baca juga:
Langkah Politik Prabowo Cabut IUP 4 Perusahaan Tambang di Raja Ampat Dinilai Sudah Tepat
Christiany menilai, tindakan pencabutan IUP oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bukan hanya langkah administratif, melainkan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menegaskan keberpihakannya terhadap prinsip keberlanjutan, perlindungan lingkungan, serta tata kelola sumber daya alam yang akuntabel.
“Langkah ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo, terutama melalui Menteri ESDM sebagai leading sektor, menjalankan komitmen politik untuk tidak mentoleransi eksploitasi tambang yang merusak kawasan strategis seperti Raja Ampat,” kata Christiany dalam keterangan resminya, Selasa, 10 Juni 2025
Baca juga:
Puteri Komarudin SOKSI Dukung Penuh Keputusan Menteri Bahlil soal Moratorium Tambang di Raja Ampat
https://www.youtube.com/watch?v= 75 S 36 FocM 1 M
Empat perusahaan yang dicabut izinnya yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Keempat perusahaan itu beroperasi di kawasan yang masuk dalam Geopark Raja Ampat. Lokasi ini memiliki standing penting secara ekologis dan geopolitik karena menyangkut citra internasional Indonesia dalam komitmen menjaga kawasan konservasi.
Baca juga:
Pemerintah Cabut 4 Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat, Komisi XII Tegaskan Sudah Sepatutnya
Lebih lanjut, legislator asal Sulawesi Utara itu memuji pendekatan kehati-hatian pemerintah dalam menyikapi standing PT Trick Nikel yang belum dicabut izinnya. Ia menyebut bahwa penghentian sementara oleh Menteri ESDM mencerminkan prinsip kehati-hatian serta tata kelola berbasis verifikasi dan objektivitas.
“Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja secara reaktif, tapi berdasarkan information, audit lingkungan, dan prinsip akuntabilitas publik. Ini cara kerja yang harus diapresiasi,” ujar Christiany.
Dalam konteks politik nasional, sikap Golkar ini menambah legitimasi atas langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terhadap pengelolaan tambang di wilayah-wilayah sensitif. Dukungan Fraksi Golkar juga memperkuat koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjalankan program reformasi tata kelola SDA, terutama di sektor energi dan pertambangan.
“Fraksi Golkar mendukung penuh arah kebijakan sektor energi yang dicanangkan Presiden Prabowo. Kami akan terus mengawal langkah Menteri ESDM agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kedaulatan nasional, dan keadilan antargenerasi,” tegasnya.
Christiany juga mengingatkan bahwa isu tambang di Raja Ampat harus menjadi momentum konsolidasi lintas kementerian, bukan ajang saling menyalahkan. Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah tanpa menciptakan kegaduhan politik yang kontra produktif.
Halaman Selanjutnya
Dalam konteks politik nasional, sikap Golkar ini menambah legitimasi atas langkah pemerintah dalam merespons sorotan publik terhadap pengelolaan tambang di wilayah-wilayah sensitif. Dukungan Fraksi Golkar juga memperkuat koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo dalam menjalankan program reformasi tata kelola SDA, terutama di sektor energi dan pertambangan.
