Fraksi PDIP Dukung Reformasi Fundamental dan Tax Deduction untuk Zakat

jpnn.comJAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan menerima audiensi dari organisasi masyarakat sipil Zakat Watch di Gedung DPR RI, Senin (17/11)). Dalam pertemuan itu, Fraksi PDIP menyatakan dukungannya untuk melakukan reformasi fundamental terhadap tata kelola zakat nasional.

Selly Gantina, Ketua Kelompok Kerja (Kapoksi) Fraksi PDIP Komisi VIII, menyampaikan dukungan penuh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Kami mendukung penuh upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS sebagai lembaga negara, termasuk pemisahan fungsi regulator, pengawas, dan operator untuk mencegah konflik kepentingan (superbody),” ujar Selly.

Lebih lanjut, Selly mengungkapkan dua poin krusial yang harus dijalankan pemerintah.

“Satu, BAZNAS harus fokus sebagai operator yang dikelola negara. Fungsi regulasi dan pengawasan tidak boleh berada di bawah kendali BAZNAS untuk menghindari konflik kepentingan. Dua, mendesak pembentukan mekanisme Pengawasan (Audit) Syariah dan Keuangan yang independen dan wajib bagi seluruh Lembaga Pengelola Zakat untuk menjamin akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik,” jelasnya.

Mengenai insentif bagi masyarakat, Fraksi PDIP mendukung wacana pengurangan pajak bagi pembayar zakat.

“Terkait dengan insentif muzakki, kami mendukung pengkajian serius terhadap usulan bahwa pengeluaran zakat dapat mengurangi pajak (tax deduction), guna mendorong kepatuhan dan optimalisasi penghimpunan zakat nasional,” tutur Selly.

Anggota Komisi VIII PDIP, Wibowo Prasetyo, menambahkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi landasan kuat untuk mereformasi pengelolaan zakat.