menu

Presiden Konferensi Nasional (NC) Farooq Abdullah mengatakan pemulihan negara bagian Jammu dan Kashmir bukanlah konsesi tetapi hak konstitusional.

Mengatasi pertemuan pekerja NC di distrik Pulwama Kashmir Selatan, mantan menteri utama menyerukan pengembalian segera ke otoritas demokratis penuh di wilayah tersebut.

“Pemulihan Jammu dan kenegaraan Kashmir bukanlah konsesi tetapi hak konstitusional. Keadaan bukan hadiah, itu adalah hak rakyat, lama tertunda dan berulang kali dijanjikan oleh pemerintah yang berkuasa,” katanya.

Farooq adalah Ketua Menteri tiga kali dari Negara Bagian yang dulu, mantan anggota Parlemen (MP) dan mantan menteri serikat pekerja.

Negara yang dulu Jammu dan Kashmir direorganisasi menjadi wilayah Union Jammu dan Kashmir dan Ladakh setelah pencabutan Pasal 370 pada Agustus 2019 Perdana Menteri Narendra yang dipimpin oleh pemerintah Union telah menjanjikan kembalinya kenegaraan ke Jammu dan Kashmir.

Saya memiliki Danceri: Omar Abdullah

Pada tanggal 6 Juni, putra Farooq Abdullah, Ketua Menteri Omar Abdullah, mengangkat masalah pemulihan kenegaraan kepada Jammu dan Kashmir di kapal perdana Menteri Narendra Modi di Kashmir di Katra, kota peziarah di Jammu.

“Ada empat orang pada tahap ini yang hadir pada peresmian Stasiun Kereta Api Katra (pada tahun2014 Anda baru saja memenangkan pemilihan, menjadi Perdana Menteri untuk pertama kalinya. MOS di PMO Jitendra Singh hadir saat itu, dan LG Manoj Sinha kami adalah MO Kereta Api, dan saya ada di sini sebagai Ketua Menteri Negara Bagian Jammu dan Kashmir, “kata Omar sementara PM berada di atas panggung.

“Jika Anda tahu, dengan berkah Mata (Vaishno Devi) Sinhaji mendapat promosi (LG sekarang) dan saya memiliki penurunan pangkat. Saya adalah menteri utama negara bagian dan sekarang saya adalah centimeters dari UT. Namun, saya percaya bahwa tidak akan lama untuk mengarahkannya … Jamu dan Kashmir akan mendapatkan kembali negara Anda lagi,” kata Jammu dan Kashmir.

Namun, pada pertemuan pada hari Rabu, senior Abdullah meyakinkan pekerja partai bahwa pemerintah NC di Jammu dan Kashmir memprioritaskan tantangan -tantangan ini. Farooq juga mengkritik status wilayah persatuan Jammu dan Kashmir sebagai hambatan pemerintahan nyata.

“Jammu dan Kashmir sangat luas, tidak hanya di darat tetapi dalam budaya berlapisnya. Mengaturnya di bawah kerangka terbatas wilayah persatuan seperti mencoba menerbangkan layang -layang tanpa angin,” katanya.

Mengaturnya di bawah kerangka terbatas wilayah persatuan seperti mencoba menerbangkan layang -layang tanpa angin.

Tautan sumber