Evo Morales Dilarang Maju Lagi jadi Capres, Bentrokan Berdarah Pecah di Bolivia

Jumat, 30 Mei 2025 – 15:16 WIB

La Paz, hidup – Ketegangan politik memuncak di Bolivia setelah bentrokan berdarah antara pendukung eks Presiden Evo Morales dan aparat keamanan, pada Kamis, 29 Mei 2025, waktu setempat.

Menurut pernyataan resmi kepolisian Bolivia, insiden itu menyebabkan 20 orang ditangkap. Lalu, tiga petugas polisi terluka.

Bentrokan terjadi saat para pendukung Morales memaksa agar tokoh buruh itu kembali diizinkan maju dalam pemilihan umum yang dijadwalkan pada Agustus 2025. Padahal, pengadilan tegas melarang Morales mencalonkan diri kembali sebagai capres.

Aksi pendukung Morales berlanjut meski batas waktu pendaftaran sudah ditutup pada 19 Mei lalu.

Dalam aksi ricuh yang berlangsung di sekitar kantor Mahkamah Pemilihan Umum, para pendukung Morales melempari batu dan petasan ke arah polisi. Tak tinggal diam, aparat kemudian membalas dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.

“20 orang ditangkap dan tiga petugas terluka dalam bentrokan tersebut,” kata Kepala Polisi Roger Montano kepada wartawan, dikutip dari Prancis 24Jumat 30 Mei 2025.

https://www.youtube.com/watch?v=ruvjv7empm4

Susana makin tegang setelah seorang perwakilan dari Partai Aksi Nasional Bolivia (Pan-Bol), yang mendukung Morales maju lagi dicegah memasuki gedung Mahkamah Pemilihan Umum. Elite dari Pan Bol itu ingin menyerahkan berkas dokumen daftar kandidat capres yang diusung partai.

Pan-Bol mengklaim mereka sudah mengirim dokumen pencalonan Morales sebelum batas waktu melalui email. Namun, menurut pejabat pemilu, Pan-Bol gagal mengunggah data melalui platform digital resmi yang telah ditetapkan.

Mahkamah Pemilihan Umum menegaskan pengajuan lewat email tak dianggap sebagai pendaftaran yang sah.

Evo Morales merupakan sosok yang pernah jadi pemimpin paling berpengaruh di Bolivia. Morales pernah memimpin Bolivia selama tiga periode berturut-turut hingga pengunduran dirinya pada 2019.

Ia mundur di tengah gelombang protes dan tekanan politik. Manuver Morales yang berupaya perpanjang masa jabatan untuk keempat kalinya menuai kritik luas.

Pada 2023, Mahkamah Konstitusi Bolivia menegaskan pembatasan masa jabatan dua periode yang tertuang dalam konstitusi harus ditegakkan. Hal itu sekaligus mengakhiri celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan Morales.