DPR RI Dorong Kolaborasi Lintas Kementerian Demi Cegah PHK Massal di Industri Tekstil

jabar.jpnn.comDEPOK – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor industri tekstil sebagai upaya penting dalam menjaga perlindungan tenaga kerja nasional.

Menurut Netty, industri tekstil masih menjadi salah satu sektor strategis yang berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Namun, fakta bahwa puluhan ribu pekerja telah terdampak PHK menunjukkan perlunya respons kebijakan yang terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

“Industri tekstil memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, upaya pencegahan PHK harus menjadi prioritas bersama agar perlindungan pekerja tetap optimal,” ujar Netty dalam keterangan resminya, Rabu (24/12).

Ia menuturkan, berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah, seperti keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan, perlu diiringi dengan penguatan pengawasan serta dukungan nyata bagi keberlangsungan industri.

Netty juga menegaskan bahwa pencegahan PHK jauh lebih baik dibandingkan penanganan pasca-PHK.

Menurutnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan berpotensi tidak lagi memperoleh perlindungan secara maksimal, termasuk dalam skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Skema perlindungan seperti JKP memang sudah disiapkan oleh negara. Namun, skema tersebut akan kurang efektif jika PHK terjadi secara masif. Karena itu, kebijakan pencegahan menjadi sangat penting,” jelasnya.