Rabu, 25 Juni 2025 – 18:29 WIB
Jakarta, Viva – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf mengatakan pihaknya segera memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid untuk mendalami polemik ataupun permasalahan pulau-pulau di Indonesia.
Baca juga:
Komisi VI Pastikan Pelototi Realisasi Hasil Suntikan Danantara ke Garuda Indonesia
Rencananya, rapat dengan Menteri Nusron akan digelar pada Senin, 30 Juni 2025 mendatang.
“Rencana Senin. Kan kita baru menyusun jadwal kemarin,” kata Dede kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Juni 2025.
Baca juga:
Komisi II DPR Kritisi ASN Boleh WFA: Ganggu Pelayanan Publik Nggak?
Anggota DPR RI, Dede Yusuf
Dede menyebut, pihaknya baru saja berkunjung ke Arsip Nasional dan melihat data keseluruhan pulau yang ada di Indonesia. Kata dia, ada ketidaksinkronan antara beberapa kementerian perihal data pulau tersebut.
Baca juga:
Isu Penjualan Pulau RI di Situs Asing, DPR Minta Penegak Hukum Usut Tuntas: Jangan Sampai Kembali Menguap
“Bisa saja ATR, bisa saja Kemendagri, bisa saja KKP, bisa saja juga Kementerian Kehutanan, yang kalau masalah soal batas daerah ini belum sinkron dengan data-data yang dimiliki Arsip tahun-tahun sebelumnya. Proses pembentukan daerah dan sebagainya, itu ada semua sebetulnya,” tutur dia.
“Nah nanti ya tentunya, kita tanyakan adalah bukan soal konfliknya, tetapi soal pendataannya, digitalisasinya kearsipannya itu menjadi sangat penting,” sambung Dede.
Sementara itu, Dede juga menuturkan isu jual beli pulau Indonesia yang beredar di situs luar negeri akan dibahas di dalam rapat mendatang.
“Itu isu yang sangat hangatlah, dengan sendirinya pasti akan sampai. Anambas, apalagi itu kemarin yang lagi ramai itu. Ada beberapa daerah, saya sudah memberikan pernyataan juga kan, panggil yang punya web site-nya,” ucap Dede.
“Jangan kita ramai di DPR, tapi enggak pernah dipanggil yang punya web site. Kan yang menjual website, bukan Pemda. Dari mana dia punya hak, keberanian untuk menjual itu,” pungkas dia.
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, Dede juga menuturkan isu jual beli pulau Indonesia yang beredar di situs luar negeri akan dibahas di dalam rapat mendatang.