Minggu, 1 Juni 2025 – 17: 50 WIB
Jakarta, Viva – Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Djarot Saiful Hidayat merespons pemerintah soal rencana menulis ulang sejarah Indonesia. Dirinya minta penulisan dilakukan sesuai fakta.
Baca juga:
PDIP Ingatkan Pemerintah Agar Tak Buru-buru soal Hubungan Diplomatik dengan Israel
“Dengan demikian, tulisan historis dapat benar -benar sesuai dengan fakta bahwa fakta historis bukanlah sejarah mereka bukan kisah kemenangan mereka tetapi benar -benar kisah perjuangan bangsa kita,” katanya, minggu, 1 Juni 2025
Eks Gubernur Jakarta itu mengatakan, jangan sampai nantinya penulisan ulang sejarah itu ada yang ditutup-tutupi. Katanya, penulisan sejarah, harus dilalukan terbuka.
Baca juga:
Djarot Ungkap Pesan Megawati ke Kader PDIP soal …
Dok. Istimewa, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat
- VIVA.co.id/ Rahmat Fatahillah Ilham
“Jangan tercakup di masa lalu, jangan terdistorsi sehingga kita harus dilarang ketika penulisan sejarah harus dibuka secara terbuka,” katanya.
Baca juga:
Djarot Jadi Irup Upacara PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Megawati Absen
Sebagai informasi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan tak ada istilah Orde Lama dalam judul 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedang dibahas.
Ia menilai perubahan istilah itu dilakukan lantaran selama ini pemerintahan sebelum Orde Baru itu tidak pernah menyebut pemerintahannya sebagai Orde Lama. Fadli mengklaim perubahan istilah itu dilakukan agar perspektif yang digunakan dalam sejarah baru Indonesia ini lebih netral dan inklusif.
“Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru,” kata Fadli.
Berikut 10 jilid buku hasil penulisan ulang sejarah, di antaranya yaitu:
1 Sejarah Awal Nusantara
2 Nusantara dalam Jaringan International: India dan Cina
3 Nusantara dalam Jaringan International: Timur Tengah
4 Interaksi dengan Barat: Kompetisi dan Aliansi
5 Respons Terhadap Penjajahan
6 Gerakan Nasional
7 Perang Kemerdekaan Indonesia
8 Masa Bergejolak dan Ancaman Integrasi
9 Orde Baru (1967 – 1998
10 Period Reformasi (1999 -2024
Halaman Selanjutnya
“Jadi sebenarnya itu para sejarawan yang membuat ya, kalau kita lihat istilah Orde Lama, pemerintahan Orde Lama, tidak pernah menyebut dirinya Orde Lama, kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru,” kata Fadli.
