Cegah Praktik Percaloan, ASDP Ingatkan Calon Penumpang Lakukan Ini

Sabtu, 26 Juli 2025 – 01: 30 WIB

Jakarta, Viva — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewanti-wanti kepada para calon penumpang pentingnya melakukan reservasi tiket penyeberangan secara online melalui aplikasi maupun situs resmi Ferizy. Langkah ini menjadi bagian indispensable dari upaya memastikan layanan penyeberangan yang aman, tertib, dan mencegah praktik percaloan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan bahwa sistem digital Ferizy telah diterapkan sejak 2020 untuk memberikan transparansi, kemudahan akses, serta integrasi data antara pengguna jasa dan operator.

“Dengan sistem reservasi ini, seluruh transaksi tercatat dan terverifikasi. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi layanan, tapi juga melindungi pengguna jasa dari risiko transaksi ilegal seperti percaloan,” ujar Heru dikutip dari keterangannya, Sabtu, 26 Juli 2025

Dia menjabarkan, penerapan sistem tiket online Ferizy semakin relevan pascainsiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya milik driver swasta di Selat Bali pada 2 Juli 2025 Tragedi ini menewaskan 18 orang dan menyebabkan 17 orang lainnya hilang, dari complete 65 orang penumpang.

“Show adalah dokumen hukum yang digunakan sebagai dasar perlindungan hukum dan klaim asuransi dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, seluruh data penumpang wajib diisi dengan benar dan sesuai identitas asli. Penumpang yang membeli tiket melalui calo atau menggunakan information fiktif berisiko tidak tercatat dalam reveal dan kehilangan hak atas asuransi,” ujar Heru menjelaskan.

Penting dipahami bahwa sistem Ferizy hanya mencatat information sesuai yang diinput oleh pengguna jasa. Tanggung jawab akhir atas keakuratan information penumpang dan kendaraan tetap berada pada operator kapal dan penumpang yang bersangkutan.

Dalam rapat evaluasi dan kunjungan kerja Komisi V DPR RI yang berlangsung di Pelabuhan Ketapang, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Perhubungan Laut, Capt. Hendri Ginting, menekankan perlunya peningkatan pengawasan terhadap kelayakan kapal dan inspeksi lapangan rutin, bukan hanya mengandalkan pemeriksaan administratif tahunan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menyampaikan bahwa tragedi KMP Pratama Jaya adalah peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. “Ini bukan hanya kecelakaan teknis, tetapi cerminan kegagalan sistemik. Ke depan, keselamatan warga negara harus menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan transportasi nasional,” ujarnya.

Komisi V juga menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga dan peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Mereka mengapresiasi kesiapan ASDP dalam mendukung operasi SAR serta keterbukaan dalam proses evaluasi. Namun, tetap menuntut konsistensi dalam penerapan SOP keselamatan dan peningkatan infrastruktur di incurable.

ASDP menyambut baik masukan konstruktif dari Komisi V DPR RI dan regulator. Perusahaan berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan, mulai dari digitalisasi sistem tiket, validasi manifes, penataan location pelabuhan, hingga edukasi kepada pengguna jasa agar memahami pentingnya membeli tiket resmi dan mencantumkan identitas yang sah.

Selain itu, ASDP juga memperkuat kolaborasi dengan aparat kepolisian, KSOP, dan otoritas pelabuhan dalam memperketat pengawasan praktik percaloan. Langkah ini penting untuk menjaga ketertiban di pelabuhan dan memastikan semua pengguna jasa dilayani secara adil dan profesional.

Ferizy, sebagai system resmi penjualan tiket ferryboat, bertugas menghubungkan penumpang dengan operator kapal. Namun, data yang masuk ke dalam sistem berasal dari input penumpang secara langsung. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menghindari membeli tiket dari pihak tidak resmi, karena selain ilegal, juga berpotensi menyebabkan data mereka tidak tercatat dalam reveal, sehingga tidak mendapat hak asuransi bila terjadi kecelakaan.

ASDP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat edukasi publik tentang pentingnya tiket resmi dan data akurat dalam perjalanan ferry. Keselamatan penumpang hanya bisa diwujudkan melalui sistem yang tertib, transparan, dan didukung oleh kesadaran kolektif semua pihak.