Selasa, 10 Juni 2025 – 18: 01 WIB
Jakarta, Viva — PT Bukit Asam Tbk (Persero) alias PTBA dinilai masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal hilirisasi batu bara. Hal itu termasuk soal proyek gasifikasi batu bara menjadi gas Dimethyl Ether (DME), yang telah masuk sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2020
Baca juga:
DPR Ingatkan Polemik Tambang Raja Ampat Jangan Sampai Ganggu Schedule Hilirisasi
Bahkan, pengamat BUMN dari NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan, saat ini proyek DME tersebut sudah tertera dalam daftar 18 proyek hilirisasi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden memiliki concern yang sangat kuat untuk merealisasikannya, mengingat ketergantungan kita terhadap impor LPG sangat tinggi,” kata Herry di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2025
Baca juga:
MIND ID Pakai Teknologi Ini Bikin Hilirisasi Nikel Lebih Rendah Emisi
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID
Menurutnya, impor terhadap Liquefied Gas (LPG) semakin memberatkan anggaran pemerintah, yang harus dialokasikan untuk subsidi LPG 3 kg. Pada 2024, Kementerian Keuangan mencatat bahwa nilainya mencapai sekitar Rp 85, 6 triliun, kemudian dianggarkan sebesar Rp 87, 6 triliun di tahun 2025 Jumlah itu setara dengan 43 persen terhadap complete subsidi energi.
Baca juga:
Tak Seperti Eropa-AS, Bahlil Sebut China Fading Setia Investasi di Proyek Hilirisasi Nikel RI
Mengingat pentingnya hilirisasi batu bara sebagai substitusi LPG yang selama ini masih bersubsidi, Herry menegaskan bahwa pemegang saham PTBA sebaiknya menjadikannya sebagai salah satu pembahasan, dalam schedule Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PTBA yang akan digelar pada 12 Juni 2025
“Proyek DME ini harus menjadi worry pemegang saham, karena sangat penting bagi ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Sesuai dengan keterbukaan informasi PTBA, salah satu agenda RUPS tersebut adalah perubahan pengurus Perseroan. Pada kesempatan tersebut, pemegang saham harus mengevaluasi alasan tidak terlaksananya mandat yang diamanatkan kepada manajemen Perseroan, untuk merealisasikan proyek gasifikasi batu bara menjadi gas DME.
“Memang diperlukan manajemen baru untuk merealisasikan program penting tersebut, dan kalau melihat program RUPS, pemegang saham memang akan melakukan perubahan manajemen,” kata Herry.
Saat ini, pemegang saham mayoritas PTBA dikuasai oleh MIND ID, yakni holding BUMN di sektor pertambangan. Dengan adanya manajemen baru yang mengelola gasifikasi batu bara menjadi gas DME, Herry pun mengusulkan agar realisasi proyek strategis itu menjadi salah satu indikator dalam Key Efficiency Sign (KPI) manajemen, khususnya Direksi.
“Sudah puluhan tahun Indonesia bergantung pada LPG impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan sudah saatnya dimulai proses penghentiannya mengingat produksi gas alam Indonesia selalu surplus dibandingkan kebutuhan domestik,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Sesuai dengan keterbukaan informasi PTBA, salah satu agenda RUPS tersebut adalah perubahan pengurus Perseroan. Pada kesempatan tersebut, pemegang saham harus mengevaluasi alasan tidak terlaksananya mandat yang diamanatkan kepada manajemen Perseroan, untuk merealisasikan proyek gasifikasi batu bara menjadi gas DME.
