Jumat, 6 Februari 2026 – 17:30 WIB
Jakarta – Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto membawa Indonesia masuk sebagai anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian dinilai sesuai dengan amanat konstitusi.
Baca Juga:
HUT Gerindra ke-18, Ahmad Muzani Serukan Prabowo Dua Periode
Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang politik luar negeri, Idrus Marham mengatakan langkah Prabowo justru mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang berakar kuat pada amanat Ideologi/Falsafah Pancasila, UUD 1945 dan prinsip bebas aktif.
“Berkait dengan mengapa Indonesia menerima tawaran masuknya ke dalam BoP, Bung Bahlil yakin Prabowo sudah masak berpikir. Ini keputusan matang, tidak reaktif!” kata Idrus dalam keterangannya, Jumat, 6 Februari 2026.
Baca Juga:
HUT ke-18, Dasco Ingin Gerindra Hidup 1.000 Tahun
Idrus menekankan bahwa perjuangan membela kemerdekaan Palestina dan mengakhiri konflik dan krisis kemanusian di Gaza bukanlah sikap pragmatis jangka pendek, melainkan tujuan strategis konstitusional.
Dia merujuk langsung pada Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”, serta mandat untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Baca Juga:
Gerindra Gelar Syukuran HUT ke-18 di Kertanegara, Tokoh Parpol Diundang
Idrus menepis anggapan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza berarti tunduk atau hanyut dalam kepentingan negara besar.
“Bebas aktif itu bukan berarti kita tidak masuk ke mana-mana. Kita bisa masuk ke semua forum, semua kelompok. Prinsipnya mengalir, tapi tidak hanyut,” kata Idrus.
Menurut Idrus, Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace karena merasa ada kebutuhan strategis untuk memastikan suara negara-negara Muslim tetap terdengar di meja perundingan.
Tanpa keterlibatan aktif, ini akan memberi konsekuensi panjang bagi tersingkir dan terisolasinya Indonesia dari proses pengambilan keputusan yang akan menentukan masa depan Palestina.
“Perhatikan bagaimana Presiden Prabowo meyakinkan bahwa keterlibatan ini merupakan komitmen kemanusiaan Indonesia secara lebih efektif dan langsung kepada masyarakat di Gaza. Bukan sekedar ikut arus,” tutur Idrus.
Skenario ini bukan tanpa pertimbangan matang, Indonesia merasa berpeluang masuk dan bisa berperan banyak di sana, didasarkan pada hubungan baik dengan berbagai pihak. Sehingga bisa mengambil peran kualitatif sebagai bagian dari blok penyeimbang bersama tujuh negara Muslim berpengaruh lainnya, termasuk Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Qatar.
Halaman Selanjutnya
Dengan peran kualitatif ini, Indonesia bisa mengambil peran pengontrol agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga tetap selaras dengan aspirasi kemerdekaan Palestina.
