Audiensi Bersama Pimpinan DPR, GMNI Sampaikan 5 Tuntutan Ini

Rabu, 3 September 2025 – 19: 54 WIB

Jakarta, Viva — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama organisasi mahasiswa Cipayung Plus dan aliansi BEM, menghadiri pertemuan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 September 2025

Kedatangan GMNI dan lainnya diterima oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Ketua Umum GMNI, Muhammad Risyad Fahlefi, menyampaikan Pancatura, atau lima tuntutan rakyat. Hal ini sebagai komitmen GMNI untuk menjaga demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.

“Dengan kesempatan yang diberikan oleh bapak-bapak dewan sekalian, kami ingin memanfaatkan hal tersebut, kami ingin menyampaikan berbagai macam rangkuman aspirasi yang kami dapat di lapangan saat berdiskusi dengan kawan mahasiswa, cerdik cendekia, dan berbagai elemen masyarakat,” ujar Risyad dalam keterangannya, Rabu.

Risyad meminta DPR segera mengesahkan beberapa RUU krusial yang jadi tuntutan masyarakat selama lima tahun kebelakang. Diantaranya RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP.

Apalagi, kata dia, selama lima tahun kebelakang DPR RI tak banyak mengakomodir pengesahan RUU yang menjadi tuntutan rakyat. Hal ini, kata Risyad, yang menjadi sebab rakyat menuntut lewat serentetan aksi demonstrasi.

“Yang kami khawatirkan, ketika ada aksi penunggangan, ada aksi provokasi, dan seterusnya, kawan-kawan mahasiswa juga terpantik. Kenapa, karena ada akumulasi dari tuntutan-tuntutan kami yang kemarin belum terwadahi,” ucapnya.

Risyad juga meminta DPR RI agar mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan yang strategis dan cepat.

Salah satunya, lanjut dia, adalah tak menaikkan pajak yang membebani rakyat. kenaikan pajak inilah yang menjadi akumulasi dari berbagai trial di beberapa daerah.

Menurut Mantan Presiden BEM Universitas Airlangga itu, masih banyak cara untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa menaikkan pajak. Salah satunya lewat pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Negara dapat meningkatkan pendapatan negara dalam hal lain, tidak hanya pajak yang membebankan rakyat, seperti optimalisasi BUMN, tegas terhadap koruptor melalui UU Perampasan Aset, dan lain sebagainya. Alternatif-alternatif ini untuk mengisi kas negara harus dilakukan daripada membebankan keuangan negara pada masyarakat,” jelasnya.

Mahasiswa S 2 Ilmu Politik Universitas Indonesia ini turut mendorong kesejahteraan master. Menurutnya, guru memiliki peran vital untuk bangsa.

“Yang selanjutnya adalah memperhatikan kesejahteraan elemen masyarakat yang mengambil peran crucial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah kesejahteraan expert, veteran, dan profesi lainnya,” pungkasnya.