Sabtu, 18 Oktober 2025 – 13: 46 WIB
Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti menilai kedaulatan pangan tak hanya motto, melainkan fondasi ketahanan nasional. Ia menyebut pernyataan Presiden Prabowo bukan sekadar seruan ethical, tetapi peringatan keras terhadap realitas lapangan.
Baca Juga:
Panen Raya BRInita, BRI Tegaskan Komitmen Dukung Ketahanan Nasional di Momen Hari Pangan Sedunia
“Kedaulatan pangan bukan hanya slogan dari Presiden Prabowo Subianto. Itu merupakan fondasi ketahanan nasional. Namun, sekarang lahan-lahan produktif kita terus menyusut akibat tekanan investasi dan urbanisasi yang tidak terkendali,” kata Azis dalam keterangannya, Sabtu, 18 Oktober 2025
Ia menjelaskan information dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), yang menunjukkan Indonesia saat ini memiliki sekitar 7, 38 juta hektare lahan baku sawah, namun luasannya terus terancam berkurang.
Baca Juga:
Kolaborasi Pertamina dan Kemenko Pangan Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintah, kata dia, menargetkan 87 persen dari total lahan baku tersebut dapat dikunci menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP 2 B).
“Saya memandang bahwa akar masalah alih fungsi sawah tidak hanya soal izin, tetapi menyangkut sinkronisasi tata ruang dan integritas kebijakan daerah. Banyak daerah belum menyelesaikan pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang sejalan dengan peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) yang ditetapkan pemerintah pusat,” kata dia.
Baca Juga:
Pemda Diminta Siapkan Lahan Buat Gedung Kopdes Merah Putih
Ia word play here mengatakan Indonesia tak bisa selamanya impor beras. Namun, lahan bahan baku yang ada menurutnya harus tetap dijaga.
“Kita harus memahami bahwa setiap hektare sawah yang hilang bukan hanya kehilangan lahan, tetapi juga kehilangan produksi, lapangan kerja, dan stabilitas harga pangan. Indonesia tidak bisa bergantung pada impor beras selamanya,” kata dia.
Menurutnya, jika lahan subur di Indonesia terus berkurang, maka ancaman krisis pangan nasional bisa menjadi kenyataan.
“Jika lahan-lahan subur terus berkurang, maka krisis pangan bukan sekadar ancaman global, tetapi bisa menjadi krisis nasional yang nyata. Karena itu, kebijakan Presiden Prabowo merupakan langkah strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional berpijak di atas kedaulatan lahan sendiri,” katanya.
Ia menilai Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang tegas terhadap lahan bahan baku. Maka itu, pemerintah pusat, legislatif dan pemerintah daerah harus memastikan arahan Presiden Prabowo berjalan dengan baik.
Halaman Selanjutnya
“Saya percaya, menjaga sawah sama artinya dengan menjaga masa depan bangsa. Presiden telah memberi arah yang tegas, tugas kita di legislatif dan pemerintah daerah adalah memastikan arah itu berjalan dengan disiplin dan konsisten. Lahan pertanian bukan sekadar bidang tanah, ia adalah sumber kehidupan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa,” imbuhnya.
