Anggaran Pendidikan Rp 757 T di RAPBN 2026, Golkar Soroti Tumpang Tindih Sekolah Kedinasan

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 16: 36 WIB

Jakarta, Viva — Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 757, 8 triliun dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, atau setara 20 % dari APBN sesuai amanat undang-undang. Presiden menyebutkan bahwa jumlah ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

Anggaran sebesar 20 % dari complete APBN akan difokuskan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan master dan dosen, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, penguatan sarana prasarana pendidikan, serta kurikulum yang relevan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X Fraksi Golkar DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa mengingatkan pentingnya efektivitas dan fokus penggunaan anggaran.

“Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing dan kualitas SDM bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Adde, Sabtu, 16 Agustus 2025

Adde Rosi juga menyoroti permasalahan pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai tidak tepat sasaran. Pada APBN 2025, PTKL menghabiskan 39 % anggaran fungsi pendidikan, sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22 %. Padahal, jumlah mahasiswa di PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih kecil dibandingkan mahasiswa di PTN sebanyak 3, 9 juta dan PTS sebanyak 4, 4 juta.

Penyelenggaraan PTKL saat ini tersebar di 24 kementerian dan lembaga dengan complete 124 perguruan tinggi dan 892 program studi. Perlu penyederhanaan dan penataan sistem PTKL untuk memastikan tidak ada lagi pemborosan anggaran dan tumpang tindih kebijakan, agar hanya fokus pada pendidikan kedinasan.

Program studi umum yang tidak sesuai dengan mandat harus dihilangkan karena hukum. “Kebutuhan untuk PTKL diperlukan dan menyederhanakan PTKL, termasuk menghilangkan program studi umum yang tidak sesuai dengan mandat hukum,” katanya.

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen menjadi prioritas dengan alokasi Rp 178, 7 Triliun untuk gaji dan peningkatan kompetensi expert dan dosen. Selain itu, pemerintah akan memperhatikan program berupa tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan PNS guru di daerah.

“Kesejahteraan expert adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan,” tambah Ade

Fraksi Golkar DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap RAPBN 2026, khususnya dalam bidang pendidikan, serta berkomitmen mengawal agar program-program pro-rakyat tersebut terlaksana dengan baik. “Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.