Alexander Sabar Ungkap Garis Merah Pemerintah untuk Industri Game

Jumat, 14 November 2025 – 19:24 WIB

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memperkuat kolaborasi pengawasan ruang digital, khususnya terkait perlindungan anak dan moderasi konten, bersama asosiasi dan pelaku industri game.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar menyebut isu ruang digital, termasuk game online, menjadi atensi pemerintah dan publik dalam beberapa waktu terakhir.

“Karena itu kita perlu bergerak cepat dan terukur, tetapi tetap membuka ruang dialog dengan industri agar ekosistem digital kita aman tanpa menghambat inovasi,” katanya di Jakarta, Jumat, 14 November 2025.

Komitmen kolaborasi Kemkomdigi bersama pelaku industri game diusung dalam audiensi yang dihadiri oleh lebih dari 20 penerbit game global dan lokal, termasuk AGI, Tencent, Garena, Agate, Megaxus, Nintendo, dan Playstation.

Para penerbit game online menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pemerintah dan menyatakan komitmen mendukung implementasi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas), termasuk klasifikasi usia, moderasi konten, parental control, serta edukasi bagi orangtua.

“PP Tunas menetapkan standar keamanan minimum bagi seluruh platform digital, termasuk game online. Mulai dari verifikasi usia, pembatasan akses fitur berisiko tinggi, hingga moderasi konten. Semua ini adalah pondasi agar ruang digital tetap aman dan layak bagi anak,” ungkap Alexander Sabar.

Ia pun menegaskan jika PP Tunas menjadi dasar hukum perlindungan anak, sementara Indonesia Game Rating System (IGRS) berfungsi sebagai instrumen teknis klasifikasi game.

Kemkomdigi dan pelaku industri game sepakat perlunya harmonisasi aturan agar proses kepatuhan lebih jelas, mudah, dan tidak tumpang tindih.

AGI dan pelaku industri juga menyatakan kesiapan terlibat aktif dalam literasi digital dan membantu meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan game yang sehat dan aman bagi anak.

“Integrasi PP Tunas dan IGRS adalah kunci agar perlindungan anak bisa berjalan efektif. Semua platform digital harus memiliki pedoman yang konsisten dan dapat diterapkan. Kepatuhan para PSE tidak hanya soal memenuhi aturan, tetapi juga komitmen bersama menjaga ruang digital yang ramah anak,” ucapnya.

Alexander Sabar juga memaparkan rencana tindak lanjut, mulai dari penyelenggaraan rapat teknis lanjutan dengan asosiasi dan penerbit, penyusunan peta jalan moderasi konten game online, pembaruan modul literasi digital untuk orangtua dan anak, hingga pembentukan Pokja bersama untuk sinkronisasi kebijakan.