AHY Kunjungi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Tinjau Progres Pelaksanaan Inpres

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu untuk meninjau langsung pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025. Tujuan inpres ini utamanya adalah percepatan pemulihan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai serta pembangunan infrastruktur strategis di Pulau Enggano sebagai salah satu pulau terluar Indonesia.

Dalam kunjungannya, AHY menegaskan bahwa percepatan program ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan juga menyangkut hajat hidup masyarakat, yang membutuhkan kerja bersama dari semua pihak.

“Saya melihat koordinasi lintas sektor berjalan optimal, sehingga pembukaan alur pelayaran di Pulau Baai dapat dilakukan lebih cepat pada 7 Juli, dari target 31 Agustus (2025). Selanjutnya, akan dilakukan tahapan normalisasi garis pantai. Kami juga berterima kasih atas pekerjaan percepatan normalisasi Pulau Baai terutama dari BUMN yakni Pelindo yang berkontribusi besar dalam upaya normalisasi alur ini,” ujarnya.

Baca Juga: Pertamina Antisipasi Pasokan BBM di Bengkulu Akibat Pendangkalan Pulau Baai

Sejak Inpres diterbitkan, sejumlah capaian penting telah terealisasi. Alur pelayaran sudah dapat dilalui kembali sejak 7 Juli 2025 lalu dan tercatat sedikitnya 400 gerakan kapal berbagai muatan sudah hilir mudik, dari dan ke Pelabuhan Pulau Baai, termasuk 45 kapal BBM, 18 kapal Roro, 28 kapal perintis trayek Pulau Enggano dan 309 kapal niaga umum lainnya. Terkini, telah dilakukan pelayanan kapal pengangkut BBM pada tanggal 16 September 2025. Dalam sehari, rata-rata 8 kapal melewati alur pelayaran Pulau Baai Bengkulu.

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Arif Suhartono menambahkan, bahwa Pelindo siap mendukung penuh pelaksanaan mandat Inpres ini. Pelindo, ujar Arif, menjalankan amanah percepatan normalisasi alur Pulau Baai dengan penuh tanggung jawab.

“Seluruh proses normalisasi, terus kami koordinasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait agar seluruh tahapan, baik tahap pembukaan alur pelayaran, maupun lanjutan normalisasi garis pantai, berjalan sesuai rencana,” jelasnya.