Rabu, 19 November 2025 – 17:02 WIB
Jakarta – Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis survei nasional yang memotret kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum (LPH). Secara umum, hasil survei itu menempatkan kinerja Kepolisian RI (Polri) sebagai LPH dengan kinerja terbaik.
Baca Juga:
Survei RPI: Mayoritas Publik Puas Terhadap Kinerja Hukum Pemerintahan Prabowo
Hal itu disampaikan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat merilis hasil survei RPI di Jakarta, pada Rabu, 19 November 2025.
Ia menyebutkan bahwa secara umum, tingkat Polri berselisih tipis dengan Kejaksaan Agung sebagai institusi penegak hukum dan Polri dinilai sebagai LPH dengan kinerja terbaik.
Baca Juga:
Jimly Blak-blakan! Ini Alasan Roy Suryo Cs Ditolak Hadir hingga Bikin Refly Harun Walk Out
“Dari data survei kita bisa dapati bahwa Polri memperoleh 20,5 persen yang tipis sekali jaraknya dengan institusi Kejaksaan Agung yang mendapat 19,9 persen Menyusul kemudian Mahkamah Agung, sebesar 18,5 persen, Komisi Yudisial 16,5 persen, KPK 12,9 persen dan Mahkamah Konstitusi dengan 9,5 persen. Lalu responden yang tidak menjawab sebanyak 2,2 persen,” kata Fernando dalam keterangannya.
RPI juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dan mayoritas menyatakan puas. Dari temuan survei RPI masyarakat yang menjawab puas sebanyak 79,8 persen dengan kinerja Polri, 2,4 menjawab tidak puas, sedang atau netral sebesar 15,7 persen, dan terakhir sebesar 2,1 persen responden menilai tidak tahu atau memilih untuk tidak menjawab.
Baca Juga:
Faizal Assegaf Usul ke Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mediasi Kasus Ijazah Jokowi yang Jerat Roy Suryo Cs
Ia melanjutkan, saat pihaknya ingin mendalami lebih lanjut alasan publik memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polri, diperoleh dengan ragam jawaban dan yang tertinggi adalah terkait jangkauan dan struktur organisasinya yang dianggap sudah memadai.
“Dari pendalaman survei, alasan masyarakat memilih Polri sebagai lembaga penegak hukum dengan kinerja terbaik antara lain jangkauan dan struktur organisasi yang luas sebanyak 19,3 persen, lalu modernisasi teknologi kepolisian sebesar 18,1 persen, kemudian kolaborasi dengan lembaga lain sebanyak 14,5 persen,” katanya.
“Ada pula yang menjawab peningkatan kualitas SDM 11,9 persen, lalu respons cepat terhadap kejahatan 11,2 persen, kemudian reformasi birokrasi dan pelayanan publik 9,8 persen. Terakhir, responden mengapresiasi dalam hal keberhasilan mengungkap kasus besar 9,1 persen dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 6,1 persen,” sambungnya.
Fernando menjelaskan bahwa meski saat ini LPH tengah mendapat sorotan dan sejalan dengan penekanan Presiden Prabowo Subianto terhadap agenda pemantapan supremasi hukum, secara umum masyarakat masih menaruh harapan besar.
Halaman Selanjutnya
“Dari survei RPI, kita bisa mengambil contoh kasus bagaimana kolaborasi melakukan kerja reformasi dengan transformasi Polri dapat paralel berjalan dan saling melengkapi. Baik tim transformasi yang dibentuk oleh Kapolri Pak Listyo Sigit dan Komite Reformasi yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan kata lain, tidak ada resistensi dan dualitas sebagaimana sebagian persepsi publik dan Polri sendiri tidak ada resistensi terhadap tuntutan publik untuk mereformasi internalnya serta mau membuka diri. Menurut saya pribadi, ini langkah yang patut diapresiasi,” tutur Fernando.
