Selasa, 18 November 2025 – 15:53 WIB
Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan tiga opsi kepada pemerintah menjelang pengumuman angka kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Opsi tersebut sebagai bahan pertimbangan penetapan yang akan diputuskan.
Baca Juga:
Soal UMP 2026 Pengusaha Ingatkan Besarannya Harus Fair
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, opsi ini juga berdasarkan peryataan yang telah disampaikan Presiden Prabowo subianto.
“Angka kompromi pertama adalah 6,5 persen. Ikuti keputusan Presiden Prabowo (Subianto) tahun lalu, (karena) angka makro ekonominya, inflasi, dan pertumbuhan, kira-kira tidak terlalu jauh bedanya,” kata Said dalam konferensi pers yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa, 18 November 2025.
Baca Juga:
DEN Kasih Rekomdasi Ini ke Prabowo soal UMP 2026, Luhut Tegaskan Jangan Mau Diatur oleh Organisasi Buruh
Said menjelaskan, angka 6,5 persen yang diumumkan Kepala Negara beberapa waktu lalu, sesuai dengan keinginan pemerintah untuk menaikkan daya beli dan konsumsi masyarakat. “Jadi kalau daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi pasti naik,” ujar dia.
Presiden Partai Buruh dan KSPI, Said Iqbal, saat konferensi pers melalui Zoom terkait tarif impor Trump.
Foto :
- VIVA.co.id/Fajar Ramadhan
Baca Juga:
Presiden Partai Buruh Said Iqbal: Program Magang Nasional Berpotensi Jadi Ladang Korupsi
Lebih lanjut, kedua opsi lainnya adalah kenaikan UMP di angka 7,77 persen dan 8,5-10,5 persen. Besaran itu yang ia nilai sesuai dengan perhitungan indeks tertentu sebesar 1-1,5.
“Kompromi yang kedua yang ditawarkan adalah 7,77 persen, dan step ketiga, angka kompromi tertingginya 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen, karena indeks tertentunya kami menggunakan 1,0 sampai 1,5,” kata Said.
Adapun Said menolak cara perhitungan yang digunakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk kenaikan UMP tahun depan, yang ia sebut perhitungan itu hanya akan memberikan kenaikan sebesar 3,5-3,75 persen.
“Dengan menggunakan rumus kenaikan upah minimum dari pemerintah sebagai berikut, yaitu nilai inflasi, nilai pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu bernilai 0,2 sampai dengan 0,7,” kata Said.
“Dengan menggunakan rumus indeks tertentu 0,2, inflasi 2,65 persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, ketemu kenaikan upah minimum hanya 3,75 persen,” imbuhnya.
Menurut Said, angka ini sangat rendah dan berdampak pada beberapa daerah yang masih memiliki UMP kecil.
“Rata-rata upah minimum adalah Rp3 juta atau bahkan kurang dari Rp3 juta per bulan. Maka 3,75 persen dikalikan Rp3 juta kurang, kira-kira (upah naik) hanya Rp100 ribu,” ujar dia.
Said menambahkan, pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi dalam dua tahap di bulan ini dan Desember terkait isu ini di berbagai kota di Indonesia.
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pada Selasa (28/10) mengatakan penyusunan regulasi terkait UMP tahun 2026 memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).
