APBN 2026 Didorong Sentuh Infrastruktur Pesisir, Zigo Rolanda Pastikan Dongkrak Ekonomi Mentawai

Senin, 3 November 2025 – 16:28 WIB

Jakarta – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan serangkaian program infrastruktur strategis akan dijalankan di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun anggaran 2026.

Program tersebut mencakup pembangunan pengamanan pantai, preservasi jalan dan jembatan, serta revitalisasi dua pelabuhan utama, dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas, melindungi kawasan pesisir dari abrasi, serta meningkatkan daya dukung transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.

Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda memastikan akan mengawal program ini. Dia menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara aspirasi daerah dan dukungan pemerintah pusat melalui mekanisme APBN.

“Sebagai daerah kepulauan, Mentawai menghadapi tantangan unik dalam hal aksesibilitas dan perlindungan wilayah pesisir. Oleh karena itu, kami memastikan agar perhatian pembangunan tetap seimbang dengan wilayah daratan lainnya di Sumatera Barat,” ujar Zigo dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin, 3 November 2025.

Dia menjabarkan, Pemerintah akan mengalokasikan sekitar Rp14 miliar untuk pembangunan pengamanan pantai, guna memperkuat kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan gelombang tinggi yang kerap melanda Mentawai. Selain itu, ruas Tuapejat – Rokot – Sioban – Kaitet akan menjadi fokus preservasi jalan dan jembatan dengan nilai pekerjaan mencapai Rp31 miliar.

Pekerjaan ini diharapkan dapat memperlancar arus barang dan mobilitas warga di empat kawasan utama tersebut. Tak hanya itu, pelabuhan Tuapejat dan Sioban juga akan direvitalisasi sebagai simpul transportasi laut yang vital bagi aktivitas logistik dan ekonomi masyarakat kepulauan. Revitalisasi mencakup perbaikan dermaga, fasilitas sandar kapal, dan infrastruktur penunjang pelayaran rakyat.

Zigo menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Mentawai tidak boleh dilihat semata sebagai proyek fisik, melainkan bagian dari upaya pemerataan pembangunan yang selama ini terus diperjuangkan.

“Kami di Komisi V terus mendorong agar setiap program APBN yang masuk ke Mentawai benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” ujar legislator dari Sumatera Barat itu.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan bersama antara DPR RI, pemerintah daerah, dan kementerian teknis agar pelaksanaan program berjalan sesuai target dan kualitas.