Senin, 1 September 2025 – 17: 34 WIB
Samarinda, VIVA — TNI-Polri diminta bersikap tegas terhadap mereka yang terbukti melakukan pengerusakan dan penjarahan.
Baca juga:
Korlantas dan Ditjen Hubdat Mau Buat SOP Atur Lalu Lintas Agar Masyarakat Tak Terjebak Macet saat Trial
Namun, ditekankan TNI-Polri harus bekerja secara profesional dan mengedepankan prinsip humanisme dalam bertindak. Hal itu diungkap Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu (DPP Peradah) Kalimantan Timur, Ni Putu Eka Agustina.
“Tapi, penegakan hukum harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan tidak menyasar peserta aksi yang murni menyampaikan aspirasi,” kata dia, Senin, 1 September 2025
Baca juga:
Polri-TNI Gelar Patroli Skala Besar Amankan Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
Eka menyayangkan adanya tindakan anarkis yang mencederai tujuan awal unjuk rasa. Ia menegaskan, aksi menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pengerusakan fasilitas umum dan penjarahan hanya akan merugikan masyarakat serta memberi citra buruk pada gerakan rakyat. Eka mengingatkan agar masyarakat tetap fokus pada isu utama yang diperjuangkan dalam aksi, seperti kritik terhadap kebijakan DPR maupun tuntutan terkait kesejahteraan rakyat.
Baca juga:
Wakil Panglima TNI Buka Suara soal Dugaan Anggota BAIS Ditangkap saat Unjuk Rasa
“Jangan sampai isu utama tenggelam karena kerusuhan. Rakyat berhak menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan umum,” kata dia.
Ia menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang bermula di DPR RI dan meluas ke berbagai daerah sejak Kamis, 28 Agustus 2025 Menurut dia, jatuhnya korban dalam aksi menjadi pukulan berat, baik bagi keluarga korban maupun bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Di akhir pernyataannya, Peradah Kaltim mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas dan persatuan.
“Mari kita rawat semangat demokrasi dengan cara damai, tanpa kekerasan. Suasana yang kondusif adalah kunci agar tuntutan rakyat bisa benar-benar diperhatikan,” ucapnya lagi.
TNI Bantah Lakukan ‘Cipkon’ Biarkan Aksi Demo Jadi Anarkis
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita membantah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan pihaknya dengan membiarkan aksi demonstrasi berubah menjadi anarkis.
Viva.co.id
1 September 2025