FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Pergantian pucuk pimpinan di Polda Sulsel dari Irjen Pol Rusdi Hartono ke Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro memantik sorotan publik.
Pengamat Hukum Pidana, Dr. Rahman Syamsuddin, mengatakan, mutasi di tubuh Polri sejatinya merupakan hal lumrah dalam rangka penyegaran organisasi.
Namun, karena waktunya beriringan dengan kerusuhan demo di Makassar, wajar jika publik mengaitkannya dengan evaluasi kinerja aparat.
“Karena waktunya berdekatan dengan peristiwa demo rusuh yang berlangsung hampir sepekan, tentu publik akan menafsirkan ada relevansinya dengan evaluasi kinerja aparat di lapangan,” ujar Rahman kepada fajar.co.id, Jumat (26/ 9/2025
Dikatakan Rahman, meski secara official mutasi tidak selalu dikaitkan langsung dengan peristiwa kerusuhan, momentum ini bisa dibaca sebagai pesan adanya penataan sekaligus koreksi inner di tubuh Polri.
“Jika dikaitkan dengan isu reformasi kepolisian, mutasi ini bisa dibaca sebagai bagian dari upaya pembenahan,” jelasnya.
Rahman juga menyebut tantangan besar Kapolda baru adalah memperkuat deteksi dini, memperbaiki pola pengelolaan unjuk rasa, hingga menghadirkan pendekatan humanis tanpa mengurangi ketegasan aparat.
Dengan begitu, lanjutnya, kepercayaan publik terhadap Polri di Sulsel bisa pulih.
“Selain itu, penting juga bagi Kapolda baru membangun komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat sipil, kampus, hingga tokoh-tokoh lokal,” tambahnya.
Mengenai sosok Brigjen Djuhandhani, Rahman mengingatkan bahwa rekam jejaknya pernah menjadi sorotan nasional saat menangani kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi.
Tautan Sumber
