Ekonom Kritik Kebijakan SAL: Berutang Ugal-ugalan dan Potensi Pengelolaan Tak Optimal

Jakarta – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky mengkritik kebijakan pemerintah terkait Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang baru-baru ini menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan penempatandana Rp 200 triliun ke financial institution Himbara. Menurutnya, akumulasi SAL yang besar adalah akibat dari praktik “berutang ugal-ugalan” selama period pemerintahan sebelumnya.

Lebih lanjut, ia mencurigai adanya potensi pengelolaan SAL yang tidak optimal dan dapat “menyamarkan” praktik buruk.”Masalahnya menjadi lebih kompleks jika ternyata dana SAL selama ini memang amat diandalkan untuk kebutuhan kas temporer Pemerintah. Kemungkinan juga untuk ‘membantu’ likuiditas beberapa BUMN dan Badan Hukum Lainnya milik negara,” ujar Awalil dalam keterangannya, Senin (15/ 9/2025

Sambung Awalil menjelaskan, meskipun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) era reformasi selalu defisit, pemerintah sering menarik utang yang melebihi kebutuhan untuk menutup defisit. Fenomena ini menciptakan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) yang kemudian terakumulasi menjadi SAL.

Baca Juga: Ekonom: Dana Rp 200 Triliun ke Financial institution Negara Bukan Solusi Ajaib bagi Aktivitas Kredit

Ia menyoroti lonjakan SiLPA yang drastis, dari Rp 53, 39 triliun pada 2019 menjadi Rp 245, 60 triliun pada 2020 Menurutnya, meskipun saat itu terjadi pandemi, penarikan utang tetap dilakukan besar-besaran, jauh melampaui defisit.

Awalil menyebut, bahwa posisi SAL terus membesar dari Rp 212, 70 triliun pada 2019 menjadi Rp 478, 96 triliun pada 2022 Peningkatan ini menunjukkan bahwa sejak period pertama pemerintahan Jokowi (Joko Widodo), utang selalu lebih besar dari kebutuhan pembiayaan defisit.

Ia berpandangan bahwa tingginya utang pemerintah membawa konsekuensi berupa biaya besar, tercermin dari peningkatan pembayaran bunga.