Koalisi Permanen Itu Antara Kehendak Rakyat dan Elit Politik Bersatu

Jumat, 20 Februari 2026 – 05:00 WIB

Jakarta – Isu koalisi permanen untuk memperkuat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka. Presiden PKS, Al Muzammil Yusuf, mengingatkan agar wacana tersebut tidak menyempit menjadi sekadar kepentingan elit politik.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri buka puasa bersama di NasDem Tower pada Kamis, 19 Februari 2026.

Acara buka puasa bersama pada hari pertama itu juga dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Surya Paloh, Anies Baswedan, Jusuf Kalla, Sufmi Dasco dan Puan Maharani.

Hasto PDIP Tegaskan Koalisi Permanen Itu dengan Rakyat

Muzammil menegaskan, pertemuan tersebut lebih bernuansa Ramadhan ketimbang pembahasan politik praktis.

Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Ngerjain Lawan Politik!

“Ini kan namanya Ramadan bulan dakwah bulan memperkokoh bangsa. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Surya Paloh tadi, saya kira sudah cocoklah. Nuansa Ramadhan kita, kita isi dengan seperti itu,” ujar Muzammil.

Menurutnya, momen buka bersama menjadi sarana mempererat persatuan tanpa melihat latar belakang partai maupun ormas.

“Jadi kita datang pun ya tidak pandang partai, ormas, atau apa, tapi kita memperkokoh kekuatan bangsa,” katanya.

Terkait kemungkinan pembentukan koalisi permanen di parlemen untuk mendukung pemerintahan Prabowo, Muzammil menegaskan tidak ada pembahasan resmi dalam pertemuan tersebut.

“Kalau bicara resmi tidak ada ya. Tapi kalau semangat kita kan semangat gotong royong ya,” tegasnya.

Ia menegaskan, semangat gotong royong tidak bisa menghilangkan fungsi kritik dan kontrol.

“Dalam gotong royong itu kan ada koreksi, ada kritik saran. Jadi tidak berarti kita semua koalisi menutup dialog, menutup masukan, menutup kritik saran, saya kira nggak,” ujarnya.

Muzammil juga menyinggung gelombang demonstrasi yang terjadi pada Agustus lalu, serta di negara lain seperti Nepal dan Bulgaria. Ia mengingatkan pemerintah harus tetap mendengar suara rakyat.

“Kalau koalisi permanen ditafsirkan menjadi yang sempit, saya kira kita belajar dari demo Agustus kemarin. Demo di Nepal, demo di Bulgaria, saya kira kita belajar bahwa pemerintah di mana pun di negara di dunia ini harus memperhatikan aspirasi publik,” katanya.

Ia menegaskan, koalisi permanen yang dimaksud seharusnya adalah koalisi antara kehendak elit dan rakyat.

“Koalisi permanen itu adalah mempertemukan antara kehendak rakyat dan keinginan elit itu bersatu. Nggak bisa elit koalisi sendiri, rakyat koalisi sendiri,” ucapnya.