Petani Hutan Mojokerto Desak Program Perhutanan Sosial Dipercepat

jatim.jpnn.comMOJOKERTO – Forum Silaturahmi Petani Hutan (Forsil) Mojokerto ‘Wilwatikta’ menggelar diskusi publik bertema Percepatan Program Perhutanan Sosial sebagai Jalan Kemakmuran Petani Hutan dan Kelestarian Hutan di Lapangan Dusun Kemlagi Utara, Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Senin (9/2).

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para petani hutan mengenai skema pengelolaan hutan terbaru, termasuk berbagai regulasi yang kini berlaku.

Bendahara Forsil Mojokerto Agus Halim mengungkapkan masih banyak petani hutan yang belum memahami istilah teknis dan aturan baru seperti Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), Perjanjian Kerja Sama (PKS), hingga Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP).

“Harapan dari diskusi ini adalah adanya percepatan perhutanan sosial. Banyak teman-teman petani yang sebelumnya belum paham, alhamdulillah sekarang sudah mulai mengerti,” ujar Agus.

Selain edukasi regulasi, para petani juga menyampaikan aspirasi terkait penurunan biaya agroforestri. Agus menyebutkan legalitas PKS lama yang melibatkan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) masih menjadi kendala, sehingga petani berharap biaya administrasi bisa diturunkan bahkan digratiskan.

“Mengenai biaya agroforestri, harapan petani bisa turun, bahkan kalau bisa gratis,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Seksi II Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta wilayah kerja Jawa Timur Aswan menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh percepatan pemberian akses legal kepada petani melalui penerbitan SK Persetujuan.

“Pada intinya kami dari Balai Perhutanan Sosial sangat mendukung,” kata Aswan.