Kamis, 5 Februari 2026 – 11: 08 WIB
Jakarta — Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono mengatakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Establishing 8 (D- 8 direncanakan digelar di Jakarta pada April 2026 mendatang.
Baca Juga:
Menlu: Tidak Ada Pro-Kontra di Pertemuan Prabowo dan Eks Menlu soal ‘Board of Tranquility’
Discussion forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan kerja sama konkret, khususnya dalam penguatan ekonomi antarnegara anggota.
“Kita sedang menyusun substansinya. Intinya adalah bagaimana menjadikan KTT kali ini sebagai satu yang sifatnya konkret ya. Kemudian ada hasil-hasil yang nyata,” kata Sugiono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 5 Februari 2026
Baca Juga:
Ekonomi RI Diproyeksi Tumbuh 5, 07 Persen pada 2025
Sugiono menjelaskan, pemerintah Indonesia saat ini masih menyusun substansi pertemuan. Dia menyebut KTT D 8 tahun ini diarahkan untuk menghasilkan langkah nyata yang berdampak langsung bagi negara anggota.
Sugiono menuturkan, salah satu fokus utama yang ingin dicapai adalah memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara anggota D 8
Baca Juga:
Eks Menlu Hassan: Sumbangan Board of Tranquility itu Untuk Bantu Rakyat Palestina
Menurut dia, setiap negara anggota memiliki potensi ekonomi yang besar dan saling melengkapi.
“Karena masing-masing negara anggota ini punya kekuatan ekonomi masing-masing, yang kalau misalnya dipadukan itu justru merupakan satu kekuatan yang besar,” ujarnya.
Terkait lokasi penyelenggaraan, Sugiono menyebut KTT D- 8 rencananya akan digelar di Jakarta dengan mencari lokasi yang representatif.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno menyampaikan pemerintah RI telah menyiapkan sejumlah schedule penting dalam rangkaian kegiatan D 8 tahun ini.
Selain KTT D- 8, Indonesia juga akan menggelar Sea Influence Top yang akan berlangsung di Bali.
Havas mengungkapkan Indonesia mengusulkan agar isu kelautan menjadi agenda baru dalam kerja sama D 8
Menurutnya, seluruh negara anggota D 8 merupakan negara yang memiliki wilayah laut, namun selama ini isu tersebut belum menjadi fokus pembahasan bersama.
“Jadi negara D 8 itu semua punya laut, tapi D 8 tidak pernah membahas mengenai laut. Jadi kita ingin D 8 tahun ini juga punya schedule mengenai kelautan dunia. Itu sudah masuk di agenda,” kata Havas.
Terkait kehadiran para kepala negara anggota D 8, Havas mengatakan pemerintah telah mengirimkan undangan resmi. Namun, ia belum dapat menyampaikan konfirmasi kehadiran para pemimpin negara kepada publik.
“Kita sudah kirim undangan. Jadi kita belum bisa sampaikan ke publik,” katanya.
Halaman Selanjutnya
D- 8 sendiri merupakan organisasi kerja sama pembangunan yang didirikan pada 1997 oleh delapan negara berkembang yang sebagian besar tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
