Rabu, 4 Februari 2026 – 06:15 WIB
VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan keterbatasan anggaran pencegahan bencana yang dimiliki saat ini, sehingga mendorong lembaga tersebut untuk mencari tambahan pendanaan melalui pinjaman luar negeri.
Baca Juga:
BNN Minta Tambahan Anggaran Rp1,39 T, Komjen Suyudi Ungkap Alasannya
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan langkah tersebut diambil untuk memperkuat upaya mitigasi bencana di tengah keterbatasan anggaran dari APBN. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja Menteri Sosial, Kepala BNPB, Kepala BPKH, dan Baznas bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
“Kami berupaya untuk tetap memaksimalkan kemampuan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan atau mitigasi antara lain karena APBN terbatas. kami pun berupaya untuk dapat disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri,” kata Suharyanto.
Baca Juga:
Anggaran Gentengisasi Tak Sampai Rp 1 Triliun, Purbaya Ungkap Sumber Pendanaannya
Ia menjelaskan bahwa anggaran pencegahan BNPB selama ini relatif kecil, hanya berkisar antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar per tahun. Kondisi tersebut membuat lembaga harus mencari alternatif pembiayaan guna meningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.
“Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini ada beberapa yang sudah disetujui pinjaman luar negeri ini pun untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam pra bencana atau pencegahan,” ungkapnya
Baca Juga:
Menteri Pigai Ngaku Uang Pribadinya Habis Gegara Tak Ada Anggaran Bansos
Selain mengupayakan pinjaman luar negeri, BNPB juga memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yang biasanya digunakan saat status siaga darurat atau tanggap darurat bencana. Menurutnya, dana tersebut juga dapat dialokasikan untuk langkah pencegahan di wilayah yang rawan bencana berulang.
“Kadang-kadang bencana ini bukan sesuatu yang baru tetapi kejadian yang berulang. Kadang-kadang berulangnya di daerah yang sama. Sehingga ketika daerah itu sudah terjadi bencana, DSP (Dana Siap Pakai) ini kami memanfaatkan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan,” ujar Suharyanto.
BNPB juga memperkuat kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam merumuskan konsep peringatan dini gempa bumi dan tsunami sebagai bagian dari upaya mitigasi.
Suharyanto menyebut, BNPB telah memperoleh pinjaman luar negeri sebesar Rp949.168.712.486 yang dimanfaatkan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota, serta pemasangan sensor peringatan dini di wilayah pesisir rawan gempa dan tsunami.
Halaman Selanjutnya
“Kemudian di sepanjang pantai yang seringkali terjadi gempa bumi, tsunami, sudah ada sensor-sensor apabila tinggi muka air naik itu mengirimkan peringatan dini kepada pusat pengendalian operasi yang ada di BPBD-BPBD, dan daerah-daerah evakuasi sudah ada juga rambu-rambu,” paparnya
